Slot Header 970×90

Pojok Narasi

Implikasi Putusan MK dalam Penyusunan UU Pemilu

Pojok Narasi Penulis: I Gusti Putu Artha, SP, M.Si.

22 November 2026 pukul 20.26 WITA · 6 menit baca

I Gusti Putu Artha, anggota KPU RI 2007-2012 dan konsultan politik.
I Gusti Putu Artha, anggota KPU RI 2007-2012 dan konsultan politik.

Oleh ; I Gusti Putu Artha, anggota KPU RI 2007-2012 dan konsultan politik.

Panitia Kerja Penyusunan UU Pemilu telah dibentuk Komisi II DPR RI 29 September 2026 dan telah menggelar rapat perdana 5 Oktober. Di ruang publik dan statemen sejumlah politisi, sejumlah ide dan gagasan mengenai substansi pengaturan Pemilu telah disampaikan. Semisal rencana ambang batas parlemen 5 persen; rencana dua fraksi punya hak mengusung calon presiden dan wakil presiden. Pertanyaannya, bagaimana menempatkan seluruh gagasan baru itu dalam kerangka implementasi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi selama ini mengenai pengaturan pemilu? Apakah gagasan-gagasan itu bertentangan dengan putusan-putusan MK? Tidakkah berpeluang sejumlah pasal dalam UU Pemilu yang baru dibatalkan MK kembali apabila bertentangan. Kerangka menjawab pertanyaan itulah artikel ini disajikan.

Empat Putusan MK

Setidaknya, ada empat putusan MK yang menyoal mengenai Pemilu. Pertama, Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023. Putusan ini berkaitan dengan permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 soal ambang batas parlemen. Mahkamah menyatakan norma pasal  414 ayat (1) konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu 2029 dan Pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan tentang ambang batas parlemen berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Pertimbangan hukum MK, ketentuan ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional telah menyebabkan disproporsionalitas dan banyaknya suara sah rakyat yang terbuang. Pembentuk UU diperintahkan untuk merevisi norma dan mengubah besaran angka  ambang batas parlemen tersebut agar lebih rasional dan transparan sebelum pelaksanaan Pemilu 2029.

Kedua, putusan Nomor 62/PUU-XXII/22024 secara resmi menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017. MK menyatakan pemberlakuan presidential  threshold telah melampaui kewenangan pembentuk undang-undang  karena mencederai  moralitas, rasionalitas dan menimbulkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Mahkamah menegaskan, setiap partai politik yang telah lolos verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus disyaratkan harus memiliki perolehan kursi atau suara dari Pemilu sebelumnya.

Ketiga, putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memutuskan untuk memisahkan antara Pemilu Nasional dengan Pemilu Lokal. Pemilu Nasional memilih anggota DPR, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Lokal untuk memilih gubernur, bupati/walikota, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemisahan dimulai Pemilu 2029 untuk Pemilu Nasional serta pada dua atau paling lambat dua setengah tahun setelahnya untuk Pemilu Lokal.

Keempat,  putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 dan diteguhkan kembali dengan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memberi tafsir soal Pasal 18 ayat (4) UUD bahwa gubernur, bupati, walikota dipilih secara demokratis. MK menegaskan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota bagian dari rezim Pemilu dan dipilih langsung, bukan dipilih oleh DPRD.

Implikasinya terhadap RUU Pemilu

Keempat putusan MK di atas berimplikasi secara langsung terhadap pembahasan RUU Pemilu. Terutama substansi pembahasan sebagaimana yang mencuat ke ruang publik sejauh ini.  Sebagai contoh, isu mengenai ambang batas parlemen lima persen yang konon telah disepakati partai politik pengusung Prabowo-Gibran minus NasDem. NasDem sendiri menyebutkan mengingingkan ambang batas parlemen tujuh persen.

Apabila rumusan ambang batas parlemen benar misalnya lima persen maka sangat jelas  bertentangan dengan putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023. Apabila dipaksakan dan digugat sebelum Pemilu berjalan sangat mungkin dibatalkan kembali oleh MK. Solusinya, ambang batas diturunkan lalu diberlakukan stembus accord seperti Pemilu 2009. Suara sisa di tiap dapil di sebuah provinsi dikumpulkan, lalu sisa kursi dari semua dapil di provinsi itu diberikan kepada parpol yang meraih suara sisa terbanyak. Kursi diberikan kepada dapil yang menyumbang suara sisan terbesar dan caleg suara terbanyak berikutnya di dapil itu.

                  Soal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden juga berkembang wacana bahwa dua fraksi di DPR memiliki hak mengusung pasangan calon. Terhadap wacana ini persoalannya adalah apakah UUD mengatur soal ini? Jawabannya tidak, rumusan UUD pasal 6A ayat (2) hak mengusung itu diberikan kepada partai politik atau gabungan partai politik bukan fraksi. Apabila pembentuk UU memaksakan adanya ambang batas pencalonan presiden, maka akan dibatalkan MK. Demikian juga apabila panja memaksakan muncul kembali batasan minimal prosentase suara untuk dapat mengusung pasangan calon, bertentangan putusan MK tersebut.

Pilihannya adalah, kembali ke Pasal 6A ayat (2) UUD: pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Dalam arti, regulasi tak boleh mencantumkan spesifik batas minimal parpol pengusung atau suara parpol pada Pemilu sebelumnya. Yang dapat dilakukan adalah proses politik untuk membuat koalisi pengusung calon presiden jika ingin jumlah pasangan calon tidak terlampau besar sehingga berlangsung satu putaran.

Ada isu yang berkembang bahwa panja konon akan dipisahkan antara Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota dengan Pemilu Presiden kembali seperti Pemilu 2004 dan 2009. Pemilu Legislatif lebih awal disusul pemilu presiden. Apabila isu ini benar dan dijadikan konstruksi final dalam UU, saya berkeyakinan akan dibatalkan MK apabila ada yang memohon pasal pembatalan ini, karena MK telah menegaskan pada Putusan 135/PUU-XXII/2024. Tidak ada pilihan lain, adopsi atas Pemilu Lokal dan Nasional mesti dijalankan. Yang diatur adalah proses transisi dua tahun atau lebih para kepala daerah dan anggota DPRD akibat Pemilu Lokalnya paling cepat 2031.

Terakhir soal keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin menhgembalikan pemilihan gubernur, bupati dan walikota dipilih oleh DPRD. Apabila ide ini diwujudkan dalam UU maka potensial dibatalkan oleh MK sebagaimana Putusan MK Nomor 62 dan 135 di atas. Kedua putusan itu telah memberi pesan tegas bahwa kontruksi Pasal 18 ayat(2) bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis dimaknai bagian dari rezim Pemilu. Tidak ada lag pembahasan soal perbedaan antara rezim Pilkada dan Pemilu. Oleh karena ia rezim Pemilu, implikasinya adalah tafsir bahwa pemilu menurut UUD berasaskan langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Artinya dipilih secara langsung oleh pemilih.

Catatan Akhir

                  Mencermati pembahasan UU Pemilu sejak Pemilu 2004, dapat digambarkan bahwa syahwat politik yang tinggi utusan fraksi dalam pembahasan RUU Pemilu acapkali mengalahkan norma-norma dan barikade hukum yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi. Untuk memberi contoh, pernah ada norma dalam UU Pemilu bahwa ambang batas parlemen berlaku juga ke daerah, bukan hanya level nasional. Begitu diajukan uji materi, maka norma itu dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Banyak lagi contoh lain yang senada dengan contoh dimaksud. Ingin dipertegas, apabila kompromi politik diambil dengan mengalahkan logika hukum yang telah diputuskan maka hanya akan menimbulkan kerumitan baru dalam penyelenggaraannya.

                  Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang diberi amanat UU untuk membuat peraturan KPU sebagai petunjuk teknis lanjutan pelaksanaan, praktis akan ‘’babak belur’’. Putusan 90 MK yang populer itu telah menjadi fakta empiris betapa KPU babak belur. Bagaimana tidak putusan keluar tatkala tahapan sudah berjalan dan pendaftaran pencalonan akan dimulai. Jika konsisten dengan regulasi, maka sebetulnya KPU tidak dapat lagi menerima calon di bawah umur 40 tahun karena Peraturan KPU diundangkan setelah tahapan verifikasi syarat calon selesai. Putusan Mahkamah Agung yang menganulir Peraturan  KPU soal pembulatan ke bawah mengenai keterwakilan perempuan, praktis tak bisa dieksekusi karena putusan keluar namun proses telah selesai. Carut marut bukan?

                  Tak dapat dibayangkan jika misalnya ada lima persoalan pokok sekaligus berubah di tengah jalan pada saat tahapan tengah berjalan. Betapa hiruk pikuk penyelenggaraan Pemilu 2029 akan jadi lebih bising dibandingkan Pemilu 2024. Semoga kejernihan dan pikiran baik berbiak pada diri ketum partai politik dan tangan-tangan mereka di panja penyusunan UU Pemilu demi kualitas penyelenggaraan Pemilu yang tertib, demokratis dan berkeadilan.*

0 komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Komentar langsung tayang. Komentar spam atau tidak pantas akan disembunyikan/dihapus redaksi.