Slot Header 970×90

Pojok Narasi

Tok! UMP Bali 2027 Rp4.559.287: Lantai Upah Naik 42 Persen, Berapa Pekerja Pariwisata yang Benar-Benar Menginjaknya?

Pojok Narasi Penulis: Giostanovlatto Sinantong

21 November 2026 pukul 02.58 WITA · 4 menit baca

Tok! UMP Bali 2027 Rp4.559.287: Lantai Upah Naik 42 Persen, Berapa Pekerja Pariwisata yang Benar-Benar Menginjaknya?

Oleh Giostanovlatto, Pendiri Hey Bali dan Kepala Biro Lambe Turah Bali

Rp4.559.287 adalah angka tentang kontrak kerja. Persoalannya, tidak semua orang yang menghidupi pariwisata Bali memegang kontrak.

Jumat (20/11/2026), Gubernur Wayan Koster mengetuk UMP Bali 2027. Naik 42,15 persen, setara 81,35 persen Kebutuhan Hidup Layak (hitungan redaksi dari angka resmi). Dalam ukuran kebijakan pengupahan, ini lompatan yang jarang terjadi. Tapi upah minimum hanyalah lantai. Pertanyaan yang lebih jujur bukan setinggi apa lantainya, melainkan siapa yang benar-benar berdiri di atasnya.

Lantai yang tidak diinjak semua orang

Data Badan Pusat Statistik Mei 2026 menunjukkan 51,55 persen pekerja Bali berstatus formal, sekitar 1,37 juta orang. Sisanya, 48,45 persen, informal. Dari angka itu, hitungan redaksi menempatkan total pekerja Bali sekitar 2,66 juta dan pekerja informal sekitar 1,29 juta.

Pekerja informal umumnya berusaha sendiri, bekerja lepas, atau membantu usaha keluarga. Artinya, mereka tidak diikat hubungan kerja berupah bulanan, tempat UMP bekerja. Hampir separuh pekerja Bali berada di luar jangkauan langsung angka yang baru saja kita bahas.

Ini bukan kritik terhadap angka. Ini batas dari alatnya.

Gambar berita

Gambar: foto ilustrasi

Pariwisata bukan satu kolom

Kita sering berkata sebagian besar warga Bali hidup dari pariwisata. Intuisi itu masuk akal, tetapi statistik resmi tidak punya kolom bernama pariwisata. Data BPS Agustus 2026 memisahkannya: perdagangan menyerap 20,85 persen tenaga kerja, pertanian 17,22 persen, dan akomodasi serta makan minum sekitar 14,51 persen. Sopir, pemandu, penyewa motor, pedagang suvenir, dan pekerja spa tersebar di kolom-kolom lain, sebagian di sektor yang bahkan tidak kita kenali sebagai pariwisata.

Artinya, ketika kita bertanya apakah UMP berpengaruh pada pekerja pariwisata, jawabannya tergantung pada siapa yang kita maksud. Resepsionis hotel dengan kontrak tetap hidup di dunia yang berbeda dari pemandu lepas.

Aritmetika daily worker

Mari ambil yang paling gamblang: pekerja harian lepas di hotel dan restoran. Menurut Pasal 10 PP 35/2021, pekerja harian bekerja kurang dari 21 hari dalam sebulan. Jika sudah 21 hari atau lebih selama tiga bulan berturut-turut, status hubungan kerjanya demi hukum berubah menjadi tetap (PKWTT).

Dengan rumus upah sebulan dibagi 25 hari, upah harian dari UMP baru sekitar Rp182 ribu. Pekerja yang masuk 20 hari sebulan menerima sekitar Rp3,65 juta, sekitar Rp912 ribu di bawah UMP dan jauh dari KHL Rp5.604.481 (hitungan redaksi, batas bawah). Satu hari kerja tambahan mengubah segalanya: gaji naik, status berubah, hak bertambah.

Jadi, apakah kenaikan UMP sia-sia bagi DW? Tidak. Dasar upah harian ikut naik. Tetapi yang menentukan seberapa banyak kenaikan itu sampai ke rekening adalah jumlah hari kerja dan status. Anggota DPR RI I Nyoman Parta, dalam dialog 19 Oktober 2026, menegaskan penggunaan pekerja harian tidak boleh berlangsung berkepanjangan tanpa memperhatikan ketentuan ketenagakerjaan. Aturannya ada. Yang kita belum punya adalah data terbuka: berapa DW di hotel dan restoran Bali yang bekerja 21 hari atau lebih tiga bulan berturut-turut?

Perlu adil pada pengusaha. Pariwisata musiman, dan pekerja harian adalah instrumen sah untuk beban kerja yang naik turun. Koster sendiri menyebut kemampuan usaha kecil dan menengah sebagai pertimbangan. Persoalannya bukan keberadaan DW, melainkan DW yang bekerja seperti pegawai tetap tanpa status tetap.

Gambar berita

Gambar: foto ilustrasi daily worker di Bali

Sopir dan pemandu: yang tidak dikenal upah minimum

Bagi sopir pariwisata dan pemandu lepas, UMP bahkan bukan konsep yang relevan. Penghasilan mereka bergantung pada tarif, kuota, dan jumlah tamu, bukan upah bulanan.

Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali, yang menyebut menaungi 115 paguyuban dengan sekitar 5.000 pengemudi, pada Mei 2025 menyatakan sopir freelance “tidak dilindungi secara hukum maupun regulasi”. Salah satu pengurusnya menggambarkan masalah pasokan dengan sederhana: kalau mobil ada 400 tetapi tamunya 200, itu yang bikin macet. Batas tarif dalam Permenhub Nomor 4 Tahun 2017, Rp3.700 sampai Rp8.000, disebut sudah tidak relevan. Masalah mereka adalah harga, kuota, dan perlindungan, bukan lantai gaji.

Untuk pemandu wisata, saya tidak menemukan data pendapatan yang andal. Itu sendiri temuan: salah satu profesi yang menjadi wajah pariwisata Bali nyaris tak terpotret statistik.

Pembelaan yang adil untuk angka ini

Sebelum menyimpulkan UMP tidak berguna, lihat sejarahnya. Menurut data yang disampaikan FSPM, rasio UMP Bali terhadap KHL pada 2010 sampai 2015 selalu di atas 80 persen, bahkan 110,48 persen pada 2014 dan 100,52 persen pada 2015. Pada 2026 rasionya merosot ke 57,23 persen. Dengan 81,35 persen, UMP 2027 kembali ke tepi bawah rentang yang dulu dianggap wajar (hitungan saya). Kenaikan 42 persen ini lebih tepat dibaca sebagai koreksi atas satu dekade erosi daripada kemurahan hati.

Sekretaris FSPM Regional Bali menyebutnya “pijakan awal, setelah hampir satu dekade terakhir upah di Bali rendah”. Pijakan itu nyata, tetapi tidak otomatis menjadi tangga.

Gambar berita

Pertanyaan yang sebenarnya

Pengangguran terbuka Bali hanya 1,52 persen pada Mei 2026. Hampir semua orang di Bali bekerja. Kepala BPS Bali sendiri mengingatkan tantangan berikutnya adalah kualitas pekerjaan. Setengah menganggur justru naik 0,73 poin menjadi 2,46 persen. Di pulau yang pekerjanya hampir seluruhnya bekerja, pertanyaan sebenarnya bukan lagi “apakah ada kerja”, melainkan “kerja dengan syarat apa”.

Ada tiga hal konkret yang bisa diuji Januari nanti. Pertama, transparansi data: berapa DW di hotel dan restoran yang bekerja 21 hari atau lebih tiga bulan berturut-turut, dan berapa yang sudah diangkat. Kedua, pengawasan Pasal 10 yang bisa diukur, bukan dijanjikan. Ketiga, perlindungan dasar bagi sopir dan pemandu lepas yang tidak punya majikan tetapi punya risiko kerja.

Upah minimum menjawab satu pertanyaan: berapa harga terendah tenaga kerja. Ia tidak menjawab siapa yang diakui sebagai pekerja.

Jika pariwisata menjadi tulang punggung Bali, berapa banyak ruas tulang itu yang sudah tercantum dalam slip gaji?

Giostanovlatto Sinantong

Giostanovlatto adalah pendiri Hey Bali yang lebih sering bertanya "kenapa?" daripada "gimana?". Ia percaya berita yang bagus bukan yang paling cepat bikin heboh, tapi yang paling mudah dipahami. Kalau lagi nggak nulis, biasanya lagi surfing, ngopi, sunsetan, kadang liputan, kadang nyamar jadi CEO, curhat sama anjingnya, atau bengong di trotoar Renon sambil mencari ide. Belum pernah menang giveaway, tapi tetap optimis. Kalau chat-nya centang dua tapi nggak dibalas, anggap saja sedang mengejar rekor tidur.

0 komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Komentar langsung tayang. Komentar spam atau tidak pantas akan disembunyikan/dihapus redaksi.