DENPASAR, BALINEWS.ID – Upaya mendorong pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas terus diperkuat jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN). Salah satunya melalui kegiatan internalisasi Pembangunan Zona Integritas yang diikuti Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Jumat (24/4/2026).
Kegiatan bertema “Peningkatan Integritas SDM untuk Layanan Pertanahan Berkualitas” tersebut dihadiri pejabat struktural dan perwakilan Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Bali. Forum ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan reformasi birokrasi, khususnya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dalam sambutan pembuka, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil BPN Provinsi Bali menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Ia menyebut, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya.
“Setiap aparatur dituntut menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas,” tegasnya.
Pada sesi pemaparan materi, Ranu Miharja, S.H., M.Hum., menyoroti pentingnya pengendalian diri sebagai dasar integritas aparatur. Menurutnya, integritas harus tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari, sehingga mampu mencegah potensi pelanggaran serta menjaga kredibilitas lembaga.
Sementara itu, Dr. Ir. Dwi Budi Martono, M.T., mengulas transformasi tata kelola agraria berbasis teknologi. Ia menjelaskan bahwa digitalisasi layanan pertanahan menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem yang transparan, efisien, dan mudah diakses masyarakat, sekaligus meminimalisir praktik penyimpangan.
Selain pemaparan materi, kegiatan juga diisi dengan diskusi dan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas di masing-masing satuan kerja. Peserta saling berbagi pengalaman, tantangan, serta praktik baik sebagai bahan pembelajaran bersama.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran Kantor Pertanahan di Bali, termasuk Klungkung, semakin memperkuat komitmen dalam menghadirkan layanan pertanahan yang cepat, tepat, dan bebas dari praktik korupsi.
Ke depan, implementasi Zona Integritas tidak hanya menjadi program administratif, tetapi benar-benar diwujudkan dalam budaya kerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. (*)
