DENPASAR – Permasalahan lingkungan di Bali kembali menjadi sorotan. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa isu sampah, kemacetan, dan tata ruang kini menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi. Hal tersebut disampaikan saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam acara Green Infrastructure Initiative Waste Clean Up di Batu Lumbang Mangrove Bali, Senin (13/10).
“Selama ini sampah hanya ditumpuk, diangkut, dan dibuang, sehingga menimbulkan gunungan seperti di Suwung,” ujar Koster. Ia menambahkan, peningkatan aktivitas pariwisata memang mendorong ekonomi Bali, namun di sisi lain memberi tekanan besar terhadap keseimbangan alam dan ekosistem. Karena itu, Pemprov Bali kini menggencarkan Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) dari tingkat rumah tangga hingga desa adat.
Untuk kawasan perkotaan dan destinasi wisata yang memiliki volume sampah besar, Koster mengungkapkan adanya rencana pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi, sesuai arahan pemerintah pusat. “Kami sudah menyiapkan lahan minimal lima hektare, memastikan kapasitas sampah 1.000 ton per hari, dan melengkapi regulasi daerah sebagai prasyarat,” jelasnya.
Koster juga menyampaikan apresiasi kepada AHY atas perhatian dan dukungannya terhadap pelestarian lingkungan, termasuk hutan mangrove di Bali. Ia berharap, selain persoalan sampah, isu kemacetan dan penataan infrastruktur pariwisata juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, AHY menegaskan bahwa Bali memiliki peran strategis dalam perekonomian dan reputasi Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan Bali harus menjadi prioritas bersama. “Beberapa waktu lalu, Bapak Gubernur sudah menyampaikan tiga isu utama, yaitu tata ruang, kemacetan, dan sampah. Semuanya saling berkaitan dan harus diselesaikan secara terintegrasi,” ujarnya.
AHY menilai, pelanggaran tata ruang telah menyebabkan bencana seperti banjir di sejumlah wilayah Bali. Ia juga mengingatkan adanya paradoks antara kemajuan pariwisata dan keberlanjutan lingkungan. “Semakin banyak wisatawan memang meningkatkan ekonomi, tetapi kita tidak boleh membiarkan eksploitasi terhadap Bali atas nama pariwisata,” tegasnya.
Menteri AHY menutup dengan komitmen untuk mengawal secara langsung penyelesaian tiga isu besar tersebut. “Kami akan duduk bersama Pemerintah Provinsi Bali untuk merumuskan solusi permanen dan berkelanjutan, demi menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam Bali,” tandasnya. (*)
