JAKARTA, BALINEWS.ID – Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, melontarkan kritik keras terhadap Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo terkait krisis kelistrikan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera dan Pulau Jawa.
Yudhistira menilai persoalan kelistrikan saat ini tidak hanya disebabkan menipisnya stok batu bara, tetapi juga karena tidak adanya pembangunan pembangkit listrik baru selama lima tahun masa kepemimpinan Darmawan Prasodjo.
“Silakan cek, di era Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PLN, ada tidak pembangkit baru yang masuk? Tidak sekalipun ada keputusan dari dia untuk memulai pembangunan pembangkit baru,” kata Yudhistira saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/6/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan terjadinya defisit kapasitas pembangkit yang selama ini menjadi tulang punggung sistem kelistrikan nasional. Selain itu, persoalan tata kelola, termasuk pengaturan jadwal pemeliharaan pembangkit yang dinilai tidak sinkron, turut memperburuk kondisi pasokan listrik.
Yudhistira juga menyoroti penjelasan PLN terkait gangguan pasokan listrik yang disebut berasal dari masalah pada PLTGU Jawa 1. Ia menilai alasan tersebut tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.
“Padahal jelas ini murni tanggung jawab Dirut PLN. Selama ini solusi yang diambil hanya jangka pendek melalui pembangkit sewa yang biaya operasionalnya mahal, terlebih saat harga minyak dunia meningkat,” ujarnya.
Ia juga mengkritik komitmen PLN dalam mendukung transisi energi. Menurutnya, berbagai pernyataan mengenai percepatan transisi energi belum diikuti langkah nyata berupa pembangunan infrastruktur pembangkit baru.
Lebih lanjut, Yudhistira menilai lambatnya realisasi investasi pembangkit, baik oleh PLN maupun Independent Power Producer (IPP), telah berkontribusi terhadap munculnya defisit daya di sistem kelistrikan nasional.
Menurutnya, kebutuhan listrik di Pulau Jawa terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, keterlambatan pengambilan keputusan investasi dinilai berpotensi menghambat upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Selain mengkritik aspek operasional, Yudhistira juga menyoroti strategi komunikasi PLN kepada publik selama terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah.
Ia menilai PLN cenderung menggunakan istilah “gangguan” dan “pemeliharaan” tanpa memberikan penjelasan menyeluruh mengenai penyebab utama krisis kelistrikan yang terjadi.
“Publik berhak mendapatkan informasi yang jujur dan komprehensif. Jangan sampai komunikasi yang disampaikan hanya berhenti pada dua kata, yakni gangguan dan pemeliharaan, sementara masyarakat harus menanggung dampak pemadaman berulang,” katanya.
Yudhistira menambahkan, keterbukaan informasi mengenai kondisi pasokan listrik, kapasitas pembangkit, hingga langkah perbaikan yang dilakukan merupakan bagian penting dari pelayanan publik.
Ia juga meminta jajaran PLN, termasuk Direktur Distribusi PLN Arsyadany Ghana Akmalaputri, untuk memberikan penjelasan yang transparan kepada masyarakat mengenai penyebab pemadaman dan langkah penyelesaiannya.
“Ketika listrik padam berulang, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi bahwa sedang terjadi gangguan. Mereka juga membutuhkan kepastian kapan masalah selesai, apa penyebab sebenarnya, dan siapa yang bertanggung jawab,” tegasnya.
