DENPASAR, BALINEWS.ID – Polemik di dunia pendidikan kembali mencuat setelah SMP Negeri 16 Denpasar menyampaikan Surat Pernyataan Keberatan atas unggahan Senator Arya Wedakarna (AWK) di akun Facebook dan Instagram pribadinya tertanggal 8 Juni 2026.
Para ofisial SMPN 16 Denpasar berkumpul mengenakan pakaian putih dan merilis video klarifikasi yang mengkritisi unggahan tersebut. Pihak sekolah menilai postingan senator telah diviralkan tanpa konfirmasi dan tanpa memberikan hak jawab kepada institusi.
“Tim SMP Negeri 16 Denpasar menyatakan keberatan karena postingan tersebut diviralkan tanpa konfirmasi, tanpa hak jawab, bersifat sepihak sehingga menimbulkan keresahan di lingkungan sekolah khususnya dan masyarakat pada umumnya,” ujar perwakilan ofisial sekolah.
Sekolah juga menyoroti dampak penyebaran identitas siswa dalam unggahan tersebut. “Kami keberatan atas dampak negatif yang ditimbulkan, terutama terkait penyebaran identitas murid kami tanpa memperhatikan keamanan data pribadi murid kami,” tegasnya.
Menurut pihak sekolah, langkah senator yang dinilai responsif membela setiap laporan orang tua atau siswa melalui media sosial tanpa verifikasi berpotensi mengabaikan asas praduga tak bersalah serta merugikan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
“Tidak fair bagi kemajuan generasi muda bila memberi jalan atas kenakalan remaja yang membutuhkan atensi khusus, sehingga guru-guru tidak punya wibawa dalam mendidik,” lanjut pernyataan tersebut.
Versi Orang Tua dan DPD RI
Di sisi lain, dalam unggahannya, Senator AWK menyatakan siap membiayai sekolah seorang siswa yang disebut terancam dikeluarkan dari SMPN 16 Denpasar. Ayah siswa, Mahendra, menyampaikan bahwa anaknya jarang masuk sekolah karena mendampingi ibunya yang menjalani pengobatan kanker selama tujuh bulan terakhir.
Menurut pengakuan orang tua di kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), yang juga dihadiri Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Denpasar, oknum kepala sekolah diduga melakukan penghinaan verbal saat pertemuan dengan ayah dan kakek siswa yang memohon keringanan sanksi. Dalam pertemuan itu, oknum kepala sekolah disebut-sebut menyinggung latar belakang keluarga, termasuk menyebut nama mantan anggota DPRD yang merupakan kerabat siswa.
DPD RI menyatakan menerima laporan tersebut dan mengingatkan bahwa kepala sekolah serta guru berstatus ASN maupun P3K wajib memberikan pelayanan publik secara profesional, ramah, dan beretika, terlepas dari kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Potensi Proses Hukum dan Pelibatan Lembaga Nasional
Kasus ini disebut akan dibawa ke tingkat nasional dengan rencana pelaporan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Inspektorat Kemendikdasmen, serta Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan pelanggaran pelayanan publik.
Senator AWK juga menyatakan akan bertemu langsung dengan siswa dengan menggandeng Komisi Perlindungan Anak dan pihak kepolisian untuk memastikan perlindungan terhadap anak.
Sementara itu, pihak keluarga mengaku saat ini siswa berada di Karangasem untuk menenangkan diri akibat dugaan perundungan verbal yang dialaminya. Orang tua menyatakan tengah menunggu surat resmi keputusan dari Dinas Pendidikan. Apabila hasilnya tidak sesuai harapan, mereka membuka kemungkinan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan pihak tergugat Pemerintah Kota, Dinas Pendidikan, serta kepala sekolah.
Selain itu, keluarga juga berencana mendampingi anak dengan psikolog guna memulihkan trauma yang disebut terjadi akibat insiden di ruang kepala sekolah beberapa waktu lalu.
