DENPASAR, BALINEWS.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali menegaskan pentingnya sinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga stabilitas keamanan dan politik di Pulau Dewata. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, usai menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-80 yang digelar Polda Bali di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Rabu (1/7/2026).
Menurut Agus Tirta Suguna, tantangan pengawasan ke depan membutuhkan respons cepat melalui sistem peringatan dini (early warning system). Dalam hal ini, Polri dinilai memiliki peran strategis dalam mendeteksi sekaligus meredam potensi konflik sosial di tengah masyarakat sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar.
“Bawaslu Provinsi Bali mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada institusi Polri, khususnya Polda Bali. Kami melihat Polri bukan sekadar mitra kerja, melainkan benteng yang memastikan demokrasi di Bali berjalan di atas koridor hukum yang aman, adil, dan berintegritas,” ujar Agus Tirta Suguna.
Ia mengatakan, penguatan sinergi antara Bawaslu dan Polri menjadi semakin penting dalam mengawal dinamika politik, termasuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan di tingkat akar rumput.
Selain itu, Agus menekankan pentingnya optimalisasi peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Menurutnya, kesamaan persepsi serta kecepatan dalam menangani dugaan tindak pidana pemilu menjadi kunci untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar.
“Bawaslu bersama Polri dan Kejaksaan harus terus memperkuat koordinasi agar setiap dugaan pelanggaran pidana pemilu dapat ditangani secara cepat, profesional, dan sesuai ketentuan hukum,” katanya.
Agus juga menyoroti karakteristik kerawanan di Bali yang tidak hanya berkaitan dengan aspek politik, tetapi juga menyentuh nilai-nilai adat dan budaya. Karena itu, pendekatan humanis yang diterapkan Polda Bali melalui jajaran Bhabinkamtibmas dinilai efektif dalam menjaga komunikasi dengan masyarakat sekaligus bersinergi dengan Panwaslu Kelurahan/Desa.
Di sisi lain, Bawaslu Bali mengingatkan pentingnya pengawasan di ruang digital. Maraknya penyebaran hoaks, kampanye hitam, dan ujaran kebencian dinilai dapat memicu polarisasi apabila tidak diantisipasi sejak dini.
Untuk itu, Agus mendorong penguatan kerja sama antara Bawaslu dengan Tim Siber Polda Bali dalam memantau serta menindak berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di ruang digital selama tahapan politik berlangsung.
“Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga bagaimana ruang digital dan ruang sosial masyarakat tetap bersih dari intimidasi, provokasi, maupun manipulasi informasi. Di sinilah sinergi dengan Polri menjadi sangat penting,” ujarnya.
Agus berharap peringatan HUT Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk terus menjaga netralitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Menurutnya, netralitas aparat penegak hukum merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Upacara HUT Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di Lapangan Niti Mandala Renon dihadiri Kapolda Bali, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, tokoh adat, tokoh agama, serta berbagai unsur masyarakat. Kegiatan tersebut juga menampilkan parade kesiapan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebagai simbol kesiapan Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta stabilitas politik dan pariwisata di Bali.
