DENPASAR, BALINEWS.ID — Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali Agung Teja Bhusana Yadnya menyoroti rendahnya alokasi anggaran penanggulangan bencana di sejumlah kabupaten/kota di Bali.
Menurut Teja, kondisi tersebut memprihatinkan karena Bali memiliki potensi bencana yang cukup tinggi dan beragam, mulai dari kekeringan hingga kebakaran.
Sorotan itu disampaikan Teja dalam rapat BPBD Bali bersama Komisi IV DPRD Bali, Selasa (8/9/2026). Ia mengungkapkan, berdasarkan pagu anggaran 2027, sejumlah daerah masih mengalokasikan anggaran kebencanaan dalam jumlah sangat terbatas.
“Yang menggelitik dan perlu menjadi atensi adalah anggaran bencana kabupaten/kota. Jujur kita katakan sangat miris,” ujar Teja.
Ia mencontohkan Kabupaten Buleleng dan Karangasem yang masing-masing mengalokasikan anggaran kebencanaan di bawah Rp1 miliar. Bahkan, Kabupaten Bangli hanya mengalokasikan sekitar Rp195 juta untuk kebutuhan penanggulangan bencana selama satu tahun.
“Bagaimana ancaman yang saya sampaikan sedemikian rupa, tapi kabupaten mengalokasikan anggarannya seperti ini. Buleleng tidak sampai Rp1 miliar, Karangasem tidak sampai Rp1 miliar, bahkan Bangli tidak sampai Rp200 juta dalam satu tahun,” katanya.
Berdasarkan paparan BPBD Bali, alokasi anggaran kebencanaan dalam pagu 2027 menunjukkan kesenjangan cukup besar antardaerah.
Buleleng mengalokasikan Rp975 juta, Karangasem Rp876 juta, Gianyar Rp1,6 miliar, Bangli Rp195 juta, Klungkung Rp1,1 miliar, Jembrana Rp569 juta, Tabanan Rp955 juta, Badung Rp2,2 miliar, dan Denpasar Rp4,4 miliar.
Bangli menjadi daerah dengan alokasi anggaran kebencanaan paling rendah, yakni hanya Rp195 juta. Sementara Denpasar menjadi daerah dengan alokasi terbesar, mencapai Rp4,4 miliar.
Teja mengakui tidak mudah menyampaikan kondisi tersebut secara terbuka. Namun, menurutnya, fakta mengenai keterbatasan anggaran kebencanaan di daerah perlu menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten/kota.
“Sebetulnya tidak elok saya melaporkan ini. Tapi faktanya demikian. Namun, ini perlu menjadi perhatian,” ujarnya.
Di sisi lain, BPBD Bali sendiri memperoleh alokasi pagu anggaran sebesar Rp21,3 miliar untuk tahun 2027.
Teja menilai besarnya potensi ancaman bencana di Bali perlu diimbangi dengan dukungan anggaran yang memadai, sehingga pemerintah daerah memiliki kapasitas yang lebih kuat dalam melakukan pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan ketika bencana terjadi.
