NASIONAL, BALINEWS.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Pulau Bali akan menjadi lokasi Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Saat ini pemerintah bersama DPR tengah merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII yang ditargetkan selesai di tingkat legislatif pada akhir Juli 2026, sehingga dapat mulai dijalankan pada penghujung tahun ini.
Seiring penyusunan RUU tersebut, pemerintah juga menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan, termasuk penetapan wilayah khusus untuk PFII di Bali. Airlangga menjelaskan, Bali dipilih karena memiliki daya tarik pariwisata kelas dunia serta didukung keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), termasuk KEK Sanur yang berfokus pada industri wisata kesehatan.
“Secara paralel kita siapkan PP untuk wilayahnya yang akan di Bali. Kalau bicara mengenai financial center kan bicara juga mengenai lifestyle dan lifestyle yang relatif tidak terlalu sibuk. Jadi Bali adalah salah satu tempat yang juga mempersyaratkan kondisi kesehatan first class. Dan kita sudah punya KEK Sanur,” ujar Airlangga, Jumat (10/7/26).
Ia menegaskan, PFII tidak akan tumpang tindih dengan KEK yang sudah ada. Menurutnya, pemerintah akan membentuk kawasan ekonomi khusus baru yang dikhususkan untuk pusat finansial tersebut.
“Tidak akan tumpang tindih. Bukan di KEK Sanur tetapi ada KEK tersendiri,” imbuhnya.
Pemerintah berharap kehadiran PFII mampu meningkatkan arus investasi asing ke Indonesia. Untuk menarik investor, pemerintah menyiapkan berbagai insentif, mulai dari pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) badan, pembebasan PPh bagi tenaga kerja asing, hingga penerapan kewenangan hukum khusus di kawasan PFII. Dana yang masuk nantinya akan dikelola untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah yang tetap memberikan keuntungan komersial bagi investor.
“Salah satu investasi terbesar Indonesia kan dari Singapura. Karena mereka trust dan mengandalkan kepada hukum yang ada di Singapura. Diharapkan dengan adanya financial center di Bali nanti. Ini bisa dana bisa masuk ke situ kemudian baru diinvest ke berbagai negara termasuk di Indonesia sendiri,” kata Airlangga. (*)
