DENPASAR, BALNEWS.ID – Provinsi Bali dinilai mulai hadapi batas ekologis seiring meningkatnya tekanan terhadap daya dukung wilayah.
Kondisi ini menjadi sorotan Koalisi Bali Emisi Nol Bersih yang mendorong pembangunan rendah karbon tidak hanya berfokus pada penurunan emisi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan, tata kelola air, pengelolaan limbah, perlindungan ekosistem, hingga adaptasi terhadap perubahan iklim.
Jika dilihat dari Profil emisi karbon dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali menurut data, Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, merupakan platform lintas sektor untuk menyelaraskan upaya bersama dalam mendorong Provinsi Bali mencapai Emisi Nol Bersih di 2045.
Melalui dukungan kebijakan, percepatan adopsi, dan perluasan kolaborasi, mendorong solusi iklim dan transformasi ekonomi di Bali yang selaras, terukur, dan berdampak.
Dari data persentasi disampaikan, Communications Specialist Koalisi Bali Emisi Nol Bersih, Aisyah Madeleine, menyebut, Provinsi Bali telah hadapi batas ekologis dengan krisis daya dukung wilayah yang meningkat.
Pembanggunan rendah karbon perlu dipahami sebagai agenda pembanggunan yang menghubungkan penurunan emisi dengan penguatan daya dukung, ketahan pangan, tatakelola air, pengelolaan limbah, perlindungan ekosistem, dan adaptasi iklim.
“Jika dilihat dari profil emisi GRK (CO2) pada tahun 2023, 93,02% emisi berasal dari sektor energi, Mulai dari, Emisi energi 10.170 Gg CO2eq, listrik 46,4% dan transportasi 45,9%, Emisi Folu carbon sink bersih – 1.215 Gg pada 2023 tetapi sensitif terhadap konversi lahan, Emisi limbah : 378 Gg CO2eq dengan limbah cair domestik sebagai kontributor terbesar selanjutnya, Resiko 92,60% dari 730 Desa berada pada kategori resiko iklim sedang,” Jelasnya, dalam penyampaian materi kerentanan Bali terhadap risiko perubahan iklim pada, Sosialisasi FGD Pekan Iklim 2026,Kemarin (Jumat,(11/9/2026) di Denpasar.
Kemudian Dia memaparkan dalam penyampaian materinya, Risiko iklim di Bali yang kian intens dan konsisten, Cuaca ekstrim, banjir, longsor, hingga abrasi terus terjadi di berbagai kabupaten/kota dalam lima tahun terakhir seperti, Daerah Agrikultur dan Aliran Sungai, Tabanan · Gianyar · Jembrana · Klungkung.
Banjir banjir Daerah Aliran Sungai (DAS), longsor lokal, dan gangguan sistem irigasi akibat pergeseran pola hijau yang meningkatkan risiko luapan sungai (BPBD, 2023), Daerah Urban dan Padat Pariwisata, Denpasar · Badung, Banjir perkotaan, banjir bandang, dan banjir pesisir (rob) akibat curah hujan ekstrim dan alih fungsi lahan yang mengurangi daya resap air (BMKG, 2025), Daerah Dataran Tinggi dan Tangkapan Air, Bangli · Karangasem, Longsor dan ketidakstabilan sumber air akibat wilayah hulu yang sangat sensitif terhadap hujan ekstrem, sementara perubahan musim mempengaruhi ketersediaan air bagi wilayah hilir (BPBD, 2025), Daerah Kering dan Pesisir, Buleleng ·Karangasem Utara – Pesisir Klungkung, Kekeringan musiman, abrasi, dan kenaikan muka air laut. Wilayah utara rentan terhadap kemarau panjang, sementara pesisir menghadapi erosi dan ancaman meningkatnya permukaan air laut (BPBD, 2025)
Dirinya menyampaikan, dalam upaya mengantisipasi dampak lebih luas, perlu didorong kombinasi aksi mitigasi dan adaptasi iklim.Aksi mitigasi ditujukan mereduksi sumber emisi misal, percepatan penggunaan kendaraan listrik, transisi energi terbarukan, dan rehabilitasi hutan.
Sembari Ia menambahkan, aksi adaptasi difokuskan pengurangan risiko dampak bencana, penyesuaian tata ruang, penguatan ketahanan pangan, serta penanaman mangrove.(*)
