SEMARAPURA, BALINEWS.ID – Bupati Klungkung, I Made Satria, menegaskan pentingnya profesionalisme dan integritas aparatur pemerintah dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Penguatan Tugas dan Wewenang PA, KPA, PPK, dan PPTK, Kamis (23/10/2025), di ruang rapat Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Klungkung.
Kegiatan yang diikuti oleh para pejabat dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kompetensi aparatur terhadap regulasi terbaru terkait sistem pengadaan barang dan jasa.
Dalam sambutannya, Bupati Satria mengapresiasi langkah penyelenggara dan para narasumber yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut. Ia menekankan agar Bimtek tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi benar-benar menjadi ruang pembelajaran bagi ASN dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Saya berharap kegiatan ini mampu memperkuat profesionalisme dan tanggung jawab kita sebagai aparatur negara. Pengadaan barang dan jasa bukan hanya soal administrasi, tetapi juga soal integritas dan pelayanan publik,” ujar Bupati Satria.
Menurutnya, proses pengadaan memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. Melalui perencanaan yang baik, pemerintah dapat memastikan efisiensi penggunaan anggaran, mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal, serta meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.
“Kunci keberhasilan pengadaan ada pada tahap perencanaan. Jika tahap awal ini dilakukan dengan matang, seluruh proses berikutnya akan berjalan efektif dan akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Duarasoma, menjelaskan bahwa kegiatan ini juga menjadi wadah sosialisasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 yang mengatur pembaruan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Ia berharap Bimtek ini mampu memperkuat penerapan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas di lingkungan Pemkab Klungkung.
“Perencanaan pengadaan yang matang akan berdampak langsung pada efektivitas program pembangunan. Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Dengan pelatihan berkelanjutan seperti ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berkomitmen membangun tata kelola pengadaan yang lebih profesional, bersih, dan mendukung terciptanya pemerintahan yang berintegritas. (*)
