DENPASAR, BALINEWS.ID – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang menembus kisaran Rp17 ribu pada 2026 mulai memunculkan berbagai perbandingan dengan krisis moneter (krismon) 1998 saat Indonesia masih dipimpin Presiden ke-2 RI, Suharto. Di media sosial hingga forum ekonomi, muncul narasi bahwa kondisi saat ini memiliki sejumlah kemiripan dengan masa sebelum krisis besar yang mengguncang Indonesia hampir tiga dekade lalu.
Perbandingan tersebut mencuat bukan hanya karena pelemahan rupiah, tetapi juga akibat perlambatan daya beli masyarakat serta arah kebijakan geopolitik pemerintah yang dinilai sebagian pihak memiliki pola serupa dengan masa lalu.
Pada 1998, Indonesia mengalami salah satu krisis ekonomi terburuk dalam sejarah. Nilai tukar rupiah yang sebelumnya berada di kisaran Rp2.300 hingga Rp2.500 per dolar AS anjlok drastis hingga sempat menyentuh Rp16.650 per dolar AS pada Juni 1998.
Dilansir Dupoin, pada Juni 1998, Rupiah menyentuh level Rp16.650 per USD. Angka ini merupakan titik terlemah Rupiah sepanjang sejarah hingga pada waktu itu. Bayangkan saja, daya beli masyarakat hancur dalam sekejap. Barang-barang impor menjadi sangat mahal, dan inflasi melonjak hingga lebih dari 70%. Bagi mereka yang hidup di masa itu, ini adalah momen di mana harga barang di pasar bisa berubah hanya dalam hitungan jam.
Sementara pada awal April 2026, kurs rupiah berada di kisaran Rp17.041 per dolar AS. Meski secara nominal lebih tinggi dibanding era krismon, sejumlah pengamat menilai situasi ekonomi saat ini berbeda karena struktur ekonomi Indonesia dinilai lebih kuat dibanding 1998. Cadangan devisa, sistem perbankan, hingga pengawasan sektor keuangan disebut lebih stabil dibanding masa lalu.
Namun demikian, muncul beberapa isu yang ramai dibandingkan publik antara era Suharto dan pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.
Isu pertama berkaitan dengan melemahnya daya beli masyarakat. Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan penurunan konsumsi masyarakat dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi itu terlihat dari melambatnya transaksi di sektor ritel hingga meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.
Kemudian isu penguatan dolar AS terhadap rupiah yang terus menjadi perhatian publik. Melemahnya mata uang domestik dinilai berpotensi meningkatkan harga barang impor dan biaya produksi industri dalam negeri.
Meski demikian, sejumlah ekonom mengingatkan agar masyarakat tidak langsung menyamakan kondisi saat ini dengan krisis 1998. Sebab, krisis moneter kala itu dipicu kombinasi kompleks mulai dari runtuhnya sistem keuangan Asia, utang luar negeri swasta yang besar, ketidakstabilan politik nasional, hingga lemahnya fundamental perbankan.
Berbeda dengan 1998, pemerintah dan Bank Indonesia saat ini dinilai masih memiliki instrumen pengendalian ekonomi yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas pasar dan nilai tukar rupiah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak anggapan yang menyamakan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini dengan situasi krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 karena fondasi ekonomi nasional saat ini masih sangat kokoh.
“Kalau rupiah melemah, seolah-olah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan ‘instability social-politic’ terjadi setelah setahun kita resesi,” kata Purbaya, Senin (18/5/2026), dikutip Liputan6.
Ia menggambarkan bahwa pada pertengahan tahun 1997 Indonesia sudah mengalami resesi ekonomi, yang kemudian terjadi ketidakstabilan kondisi sosial politik dan memicu krisis moneter pada 1998.
Sedangkan kondisi domestik saat ini belum mengalami situasi serupa karena pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai masih berjalan cukup kuat. Menurut dia, kondisi saat ini masih memberikan ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki berbagai indikator makro ekonomi yang terdampak gejolak pasar global.
Disisi lain, Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Dr. Muhammad Chatib Basri mengatakan kondisi ini berbeda dengan krisis moneter yang terjadi di tahun 1998.
Dikutip Kompas TV, ada beberapa faktor menurut Chatib Basri, saat itu interest domestic mahal, pinjam dalam rupiah dan utang dibayar dengan dollar. Utang tidak bisa dibayar, karena terjadi kenaikan begitu besar dan berakibat pada krisis perbankan. Selain itu ada pula inflasi tinggi dan faktor alam seperti El Nino.
Kendati begitu, naiknya dolar AS tetap menjadi sinyal yang harus diwaspadai. Stabilitas ekonomi nasional dinilai akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan pasar, daya beli masyarakat, serta kondisi geopolitik global yang masih penuh ketidakpastian. (*)
