DENPASAR, BALINEWS.ID – Puluhan warga dari Serangan dan Jimbaran mendatangi Kantor DPRD Bali, Jumat (24/4/2026) siang. Mereka membawa mawar putih dan aneka bunga berwarna senada untuk diserahkan kepada Pansus TRAP DPRD Bali.
Kedatangan warga berlangsung sesaat setelah rapat paripurna berakhir. Ketua Pansus TRAP bersama jajaran langsung ditemui warga di pintu keluar Ruang Sidang Utama DPRD Bali.
Salah satu perwakilan warga Pulau Serangan, Siti Sapurah alias Ipung, mengatakan aksi tersebut muncul secara spontan sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap ketegasan Pansus TRAP yang menghentikan sementara sejumlah proyek milik PT BTID di kawasan Kura-Kura Bali.
“Kami datang ke sini hanya untuk satu hal, yaitu mendukung dan mengapresiasi Pansus TRAP atas apa yang telah dilakukan di PT BTID,” kata Ipung.
“Terus berjuang. Mawar putih ini sebagai simbol ketulusan. Kami berdoa agar seluruh anggota Pansus TRAP DPRD Bali diberikan kesehatan,” ungkapnya lagi sembari menyerahkan bunga mawar putih kepada Ketua Pansus TRAP.
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Suparta, menyampaikan bahwa dukungan tersebut menjadi dorongan besar bagi pihaknya dalam menjalankan tugas menjaga aset serta tata ruang Bali.
“Kami menerima bunga putih sebagai lambang kesucian dari masyarakat. Ini tentu menjadi harapan bagi kami untuk bekerja secara tulus, lurus, dan ikhlas dalam menjaga Bali,” kata Suparta.
Seluruh anggota Pansus TRAP turut hadir menemui warga. Mereka menerima mawar putih yang dibagikan serta doa agar tetap sehat dan konsisten dalam menindak pelanggaran tata ruang di Bali.
“Seluruh Pansus TRAP berterima kasih kepada masyarakat atas bunga putih yang diberikan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatan rakyat. Rakyat adalah tuan, dan kami semua adalah pelayan. Seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah wajib bersatu menjaga ruang dan alam Bali,” tandas Supartha.
Aksi damai dengan membawa mawar putih ini menjadi simbol kuat keterlibatan masyarakat dalam mengawal penegakan aturan. Warga berharap pembangunan di Bali dapat berlangsung lebih adil sekaligus berkelanjutan. (*)
