DENPASAR, BALINEWS.ID – Provinsi Bali akan kembali “sunyi” dalam perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Çaka 1947. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2025 yang mengimbau penyelenggara telekomunikasi dan lembaga penyiaran untuk menghentikan sementara layanan data seluler, Internet Protocol Television (IPTV), serta siaran televisi dan radio di Bali.
Kebijakan ini diterapkan guna menghormati pelaksanaan Hari Suci Nyepi yang jatuh pada 29-30 Maret 2025.
“Imbauan ini bertujuan untuk mendukung seruan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali dalam menciptakan suasana khidmat selama Nyepi,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, dalam surat edaran tersebut.
Penghentian layanan akan berlangsung selama 24 jam, mulai Sabtu, 29 Maret 2025 pukul 06.00 WITA hingga Minggu, 30 Maret 2025 pukul 06.00 WITA. Namun, Kominfo memastikan bahwa layanan data seluler untuk obyek vital dan kepentingan umum tetap beroperasi.
Daftar obyek vital yang dikecualikan dari penghentian layanan tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran, mencakup rumah sakit, kantor polisi, pemadam kebakaran, bandara, dan pelabuhan di seluruh Bali. Untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang cukup, penyelenggara telekomunikasi seluler diwajibkan mengirimkan pemberitahuan melalui SMS Blast pada 22, 26, 27, dan 28 Maret 2025.
Narasi SMS Blast yang telah disepakati berbunyi: “Untuk mendukung Hari Suci Nyepi, layanan Data Seluler dan IPTV di Bali dibatasi pada 29 Maret pukul 06.00 WITA hingga 30 Maret pukul 06.00 WITA. Layanan untuk obyek vital tetap beroperasi.”
Selain penghentian layanan, Kominfo juga mengimbau penyelenggara telekomunikasi dan lembaga penyiaran untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran berita bohong (hoaks), judi online, dan konten negatif lainnya. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kesucian Hari Nyepi dari gangguan informasi yang merugikan.
“Surat Edaran ini merupakan tindak lanjut dari surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bali serta Seruan Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan suasana kondusif bagi umat Hindu dalam menjalankan ibadah Nyepi dengan tenang dan khusyuk,” tutup Meutya Viada Hafid.
(WIJ)
