WAMENA, BALINEWS.ID — Sebanyak 29 orang meninggal dunia akibat gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Provinsi Papua Pegunungan sepanjang Januari hingga September 2026. Dari jumlah tersebut, 25 korban merupakan warga sipil.
Kapolda Papua Irjen Pol Patrige Renwarin menyampaikan data tersebut dalam rapat koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di Wamena, Rabu (23/9/2026).
Menurut Patrige, selain korban jiwa, tercatat 76 aksi yang dikaitkan dengan KKB selama periode tersebut. Aksi itu meliputi penembakan, pembakaran, kontak tembak, penganiayaan, pemalangan, penyanderaan, pengancaman, serta perampasan senjata api.
Dari 29 korban meninggal dunia, dua orang merupakan anggota TNI dan dua lainnya anggota Polri. Dengan demikian, mayoritas korban dalam catatan tersebut berasal dari kalangan sipil.
Patrige juga mengatakan hasil evaluasi Polda Papua mencatat 642 kasus gangguan keamanan di Papua Pegunungan sepanjang Januari hingga September 2026.
“Penanganan persoalan keamanan tidak dapat dilakukan sendiri oleh aparat, tetapi diperlukan kolaborasi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif,” kata Patrige.
Polda Papua bersama Satgas Operasi Damai Cartenz-2026, lanjutnya, terus melakukan penegakan hukum terhadap berbagai gangguan keamanan dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis melalui program Binmas Noken.
Pengamanan dan patroli juga akan diperkuat di sejumlah jalur yang dinilai rawan, yakni Wamena–Tolikara, Wamena–Yalimo, Wamena–Lanny Jaya, dan Wamena–Nduga.
Selain penegakan hukum, aparat dan pemerintah daerah akan memperkuat pendekatan kepada masyarakat melalui program Binmas Noken, termasuk pembinaan generasi muda dan pelayanan kesehatan.
Patrige mengatakan Polda Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan akan memperkuat koordinasi untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, menjaga keamanan, serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
Sementara itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan penanganan kasus kriminal oleh aparat penegak hukum telah dilakukan sesuai prosedur dan standar operasional prosedur (SOP).
John berharap koordinasi antara aparat keamanan dan pemerintah daerah semakin kuat sehingga berbagai persoalan keamanan dapat segera ditangani.
“Kita tidak boleh menutup mata terhadap dinamika keamanan saat ini karena sudah banyak korban jatuh, bukan hanya dari aparat, tetapi juga masyarakat sipil yang tidak memegang senjata,” kata John.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri para bupati dari delapan kabupaten di Papua Pegunungan, yakni Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Nduga, dan Yahukimo.
