SUMATRA UTARA, BALINEWS.ID — Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta PT Hutama Karya (Persero) membahas percepatan penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) ruas Binjai–Langsa.
Pertemuan yang digelar pada Senin (21/9/2026) tersebut membahas sejumlah kendala pembangunan, terutama persoalan pengadaan tanah di koridor Binjai–Pangkalan Brandan. Pemerintah menargetkan berbagai persoalan tersebut dapat segera ditindaklanjuti agar pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan mendukung kesiapan operasional jalan tol.
Pertemuan dihadiri Kepala Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurachman, Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, Plt. Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Fadjar Dwi Wishnuwardhani, Tenaga Ahli Utama Bidang Infrastruktur dan Agraria/Pertanahan Armindo Dos Santos Soares, Plt. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur sekaligus Direktur Jalan Bebas Hambatan Kementerian Pekerjaan Umum Dedy Gunawan, Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan Trias Wiriahadi, serta Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penyelesaian pengadaan tanah pada koridor Binjai–Pangkalan Brandan, khususnya di lokasi akses Pangkalan Brandan. Penyelesaian aspek tersebut dinilai diperlukan agar pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan secara optimal sesuai kaidah teknis dan ketentuan yang berlaku.
Kepala Staf Kepresidenan RI Dudung Abdurachman mendorong agar JTTS ruas Binjai–Langsa, khususnya koridor Binjai–Pangkalan Brandan, dapat memenuhi seluruh kaidah teknis jalan tol sebelum periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Pemenuhan standar teknis tersebut diperlukan untuk mendukung aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran perjalanan masyarakat yang menggunakan jalan tol selama periode libur akhir tahun.
Dalam pertemuan itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga meminta dukungan Kepala Staf Kepresidenan untuk melanjutkan pembangunan ruas Pangkalan Brandan–Langsa.
Dukungan lintas kementerian dan lembaga diperlukan untuk menindaklanjuti berbagai aspek pembangunan secara terpadu, termasuk persoalan teknis, administrasi, dan pertanahan.
Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan mengatakan perusahaan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan berbagai kendala di lapangan.
“Terkait kondisi di lokasi akses Pangkalan Brandan, kami terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Dukungan dan sinergi antar-pemangku kepentingan diperlukan agar penyelesaian konstruksi di lokasi tersebut dapat kami laksanakan sesuai kaidah teknis dan ketentuan yang berlaku,” ujar Iwan.
Jalan Tol Binjai–Langsa direncanakan memiliki panjang sekitar 130,7 kilometer dan terbagi dalam lima seksi. Kelima seksi tersebut meliputi Seksi 1 Binjai–Stabat, Seksi 2 Stabat–Tanjung Pura, Seksi 3 Tanjung Pura–Pangkalan Brandan, Seksi 4 Pangkalan Brandan–Kuala Simpang, dan Seksi 5 Kuala Simpang–Langsa.
Dari keseluruhan koridor tersebut, sekitar 57,5 kilometer hingga Pangkalan Brandan telah beroperasi.
Sementara itu, pembangunan lanjutan menuju Kuala Simpang dan Langsa masih dipersiapkan untuk meneruskan konektivitas jaringan JTTS dari Sumatra Utara menuju Aceh.
Jika tersambung hingga Langsa, jalan tol tersebut akan memperkuat jaringan transportasi di wilayah utara Pulau Sumatra. Infrastruktur ini juga diharapkan mempercepat waktu perjalanan, memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang serta jasa, sekaligus membuka akses menuju berbagai pusat kegiatan ekonomi di sepanjang koridor Sumatra Utara–Aceh.
Pemerintah menempatkan kelanjutan pembangunan ruas tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi antardaerah.
