NAGOYA, BALINEWS.ID — Pemerintah Indonesia mendorong penguatan industri otomotif dan rantai pasok nasional melalui penguatan teknologi, sumber daya manusia, serta perluasan akses pasar ekspor. Langkah itu dibahas dalam Business Discussion Lunch bersama pelaku industri otomotif nasional dan mitra Jepang di Nagoya, Sabtu (19/9).
Pertemuan yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut menjadi bagian penutup rangkaian kunjungan kerja delegasi pemerintah Indonesia di Nagoya. Delegasi dipimpin Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, bersama Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo Simbolon serta pimpinan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Denso Indonesia, Aisin Indonesia, dan Advics Indonesia.
Susiwijono mengatakan daya saing industri tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi juga penguasaan teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan kekuatan rantai pasok.
“Daya saing industri dibangun dari perpaduan antara penguasaan teknologi, penguatan sumber daya manusia, dan ekosistem rantai pasok yang kokoh,” kata Susiwijono dalam pertemuan tersebut.
Pemerintah juga menawarkan perluasan akses pasar melalui jaringan perjanjian perdagangan internasional. Indonesia disebut telah menandatangani 25 perjanjian perdagangan internasional, baik dalam bentuk free trade agreement (FTA) maupun comprehensive economic partnership agreement (CEPA).
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Pemerintah menargetkan proses ratifikasi dimulai pada November 2026 dengan implementasi pada Januari 2027.
Pemerintah menilai perluasan akses pasar tersebut penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah proyeksi membaiknya ekonomi global pada 2027 yang berada di kisaran 3,2-3,3 persen.
Di dalam negeri, pemerintah masih mengandalkan konsumsi dan investasi sebagai fondasi ekonomi. Sejumlah bantuan sosial, subsidi, dan insentif fiskal disiapkan untuk menjaga daya beli sekaligus menopang sisi permintaan.
Pada saat yang sama, pemerintah mulai mendorong sektor pertumbuhan baru, terutama kecerdasan artifisial (AI) dan semikonduktor. Indonesia sebelumnya menjalin kerja sama dengan ARM, bergabung dalam WAICO, serta melakukan penjajakan dengan PAX Silica.
Pengembangan sektor tersebut dinilai relevan bagi industri otomotif karena kendaraan semakin bergantung pada semikonduktor dan teknologi berbasis kecerdasan artifisial.
Namun, dalam forum tersebut pelaku usaha juga menyampaikan sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian dalam pengembangan investasi dan industri otomotif nasional.
Isu yang disampaikan antara lain tantangan perizinan, akses pembiayaan bagi industri kecil dan menengah (IKM) yang menjadi pemasok industri otomotif, serta sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), khususnya dalam masa transisi menuju kendaraan listrik.
Pemerintah menyatakan menerima masukan tersebut dan berkomitmen menyempurnakan kebijakan serta menangani berbagai hambatan investasi.
Pertemuan tersebut sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu mitra penting Jepang dalam industri otomotif dan komponen. Indonesia tidak hanya diposisikan sebagai pasar, tetapi juga sebagai bagian dari rantai nilai global dengan basis produksi yang melayani ekspor ke lebih dari 100 negara.
Pemerintah berharap penguatan kerja sama dengan Jepang dapat mendorong investasi, memperkuat rantai pasok, meningkatkan kapasitas industri nasional, serta memperluas kontribusi sektor otomotif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
