BALINEWS.ID – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) merilis statistik terbaru perkembangan pariwisata di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan tiga Destinasi Pariwisata Regeneratif (DPR) sepanjang 2025. Data tersebut menunjukkan Bali tetap menjadi salah satu destinasi dengan aktivitas pariwisata dan investasi yang kuat.
Dalam publikasi Infografis Statistik Pariwisata Tahun 2025 di 10 DPP dan 3 DPR yang dirilis pada Kamis (20/8/2026), Kemenpar mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali mencapai 7,04 juta kunjungan sepanjang 2025.
Selain tingginya jumlah kunjungan, rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara di Bali tercatat mencapai 9,04 malam. Angka tersebut menunjukkan Bali masih memiliki daya tarik kuat sebagai destinasi wisata dengan durasi kunjungan yang relatif panjang.
Dari sisi investasi, realisasi investasi sektor pariwisata di Bali sepanjang 2025 mencapai Rp16,05 triliun. Data ini menjadi salah satu indikator penting dalam melihat besarnya aktivitas ekonomi yang ditopang sektor pariwisata di Pulau Dewata.
Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji mengatakan, data statistik menjadi instrumen penting dalam memastikan pembangunan pariwisata dilakukan secara tepat sasaran dan memberikan dampak yang terukur bagi masyarakat.
“Pembangunan pariwisata yang efektif dan berdaya saing tinggi harus didasarkan pada data yang akurat, lengkap, dan terkini. Data statistik adalah navigasi utama agar setiap rupiah dapat memberikan dampak yang terukur bagi perekonomian masyarakat,” kata Bayu.
Publikasi tersebut mencakup 10 DPP, yakni Danau Toba, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Lombok-Gili Tramena, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai.
Sementara tiga DPR yang masuk dalam statistik tersebut adalah Bali, Greater Jakarta, dan Kepulauan Riau.
Kemenpar menyusun data tersebut melalui Biro Data dan Sistem Informasi dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Terdapat delapan indikator utama yang disajikan, mulai dari jumlah kunjungan dan rata-rata lama tinggal wisman serta wisatawan nusantara (wisnus), realisasi investasi pariwisata, tenaga kerja sektor pariwisata, hingga kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor akomodasi dan makan minum.
Data juga mencakup profil usaha akomodasi dan makan minum serta profil usaha Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) komersial.
Selain Bali, sejumlah destinasi prioritas lainnya juga mencatat aktivitas wisata yang tinggi. Di kawasan Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, kunjungan wisatawan nusantara mencapai 56,19 juta, sedangkan kawasan Bromo-Tengger-Semeru mencatat 50,89 juta kunjungan.
Untuk Greater Jakarta, realisasi investasi sektor pariwisata mencapai Rp23,74 triliun dengan jumlah kunjungan wisatawan nusantara mencapai 293 juta.
Bayu menegaskan, data yang dirilis tidak hanya menjadi dokumentasi perkembangan pariwisata, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan pada masa mendatang.
“Data-data ini tidak hanya menjadi catatan historis, melainkan pijakan kita dalam merancang langkah dan kebijakan yang lebih efektif di tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Kepala Biro Data dan Sistem Informasi Kemenpar Nova Arisne mengatakan penguatan tata kelola data menjadi bagian penting dalam menciptakan pembangunan pariwisata yang lebih terukur.
“Data memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan pariwisata. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan data statistik pariwisata menjadi salah satu hal yang terus kami upayakan,” kata Nova.
Menurutnya, ketersediaan data berkualitas diperlukan untuk membaca perkembangan sektor pariwisata sekaligus mengevaluasi dampak berbagai program di masing-masing destinasi.
Peluncuran statistik tersebut juga dirangkai dengan Lokakarya Data Statistik Pariwisata di 10 DPP dan 3 DPR Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinkronisasi data antarlembaga.
Kemenpar berharap integrasi dan standardisasi data pariwisata dapat membantu pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun perencanaan yang lebih tepat sasaran.
Dengan basis data yang semakin terintegrasi, pengembangan destinasi diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan jumlah kunjungan dan investasi, tetapi juga memperbesar manfaat ekonomi pariwisata bagi masyarakat daerah. (*)
