DENPASAR, BALINEWS.ID – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Bali menggelar talkshow bertajuk “Peran Pemuda Bali, Menguatkan Identitas dan Arah Bali di Masa Mendatang”di Kantor DPD Golkar Bali, Jumat (24/4). Diskusi ini menyoroti tantangan generasi muda dalam menjaga identitas budaya dan menentukan arah masa depan pulau dewata.
Ketua Komisi II DPRD Bali sekaligus Ketua AMPI Bali, Agung Bagus Pratiksha Linggih, menekankan pentingnya kesadaran generasi muda dalam menjaga identitas Bali. Ia menyoroti faktor-faktor yang kerap dianggap menjadi hambatan bagi generasi muda dalam menjaga adat istiadat Bali, mulai dari waktu, biaya, hingga relevansi budaya di era modern.
“Apakah masalahnya biaya, waktu, atau relevansi? Ini yang harus dijawab bersama,” ujar pria yang akrab disapa Ajus Linggih ini.
Menurutnya, budaya Bali sejatinya tetap relevan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi maupun spiritual. Ia menegaskan bahwa keberlangsungan ekonomi Bali sangat bergantung pada pelestarian budaya.
“Kalau dari segi waktu memang kesibukan kita berbeda-beda. jika berbicara relevansi, adat budaya bali ini sangat relevan di seluruh elemen kehidupan kita. baik dari ekonomi dan segi spiritual,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ketergantungan ekonomi Bali terhadap sektor pariwisata yang mencapai sekitar 70 persen, bahkan hampir seluruh aktivitas ekonomi di Bali disebutnya bergantung pada sektor tersebut.
Selain itu, Ajus Linggih juga mengajak anak muda yang mengikuti talkshow tersebut untuk kritis dalam menyikapi arah kebijakan pemerintah. Hal ini, tambahnya, sangat penting agar terciptanya kebijakan dan sistem yang pro-rakyat.
“Anak-anak muda ini harus kritis lah, karena pemerintah ini kan yang menjadi nahkoda untuk kemana membawa identitas Bali. Peran pemuda itu menjadi check and balance terhadap siapa yang duduk di pemerintahan. Peran pemuda juga mengajak rekan sejawatnya untuk menghindari yang namanya politisasi desa adat dan bagaimana mempertahankan budaya kita ini,” katanya.
Sementara itu, aktivis sekaligus akademisi Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), Kiki Syah, menilai Bali saat ini berada di persimpangan arah pembangunan, antara mempertahankan konsep agraris atau bertransformasi menjadi pulau modern seperti Singapura.
“Pertanyaannya, Bali mau diarahkan ke mana? Kalau agraria, pertanian dan swasembada pangan kita harus diperkuat. Lalu alih fungsi lahan harus terkontrol. Tapi kalau modern island, maka regulasinya harus dikaji dengan tetap berlandaskan konsep Tri Hita Karana,” jelasnya.
Ia juga menyoroti dampak masifnya pembangunan terhadap melonjaknya harga tanah yang semakin memberatkan generasi muda, khususnya Gen Z.
“Coba lihat sekarang, gen Z dengan pola kerja 9 to 5 akan kesulitan menghadapi harga tanah yang terus naik akibat pembangunan yang masif,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Forum Alumni Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (FA KMHDI) Bali, I Ketut Sae Tanju, menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi pembangunan Bali. Ia menilai, pendidikan menjadi kunci utama untuk menciptakan generasi yang bijak dan mampu menjaga identitas daerah.
“Tidak bisa membangun Bali kalau SDM-nya tidak diperkuat. Pendidikan itu adalah jalan menuju kebijaksanaan,” ujar Sae Tanju.
“Percuma bangun infrastruktur bagus tetapi tidak dibarengi dengan SDM berkualitas. Infrastruktur buruk pun bisa jadi bagus jika SDMnya bagus,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa identitas masyarakat Bali akan terbentuk kuat apabila pendidikan dan ekonomi menjadi perhatian serius pemerintah sebagai regulator dan leading sector.
“Identitas masyarakat Bali akan kuat fondasinya jika pendidikan dan ekonomi benar-benar diperhatikan. Tanpa fokus pengembangan SDM melalui pendidikan dan ekonomi, serta tanpa roadmap yang jelas, identitas orang Bali akan semakin terdegradasi,” tegasnya.
“Karena itu, jika ingin menguatkan identitas Bali, maka harus dimulai dari penguatan SDM, baik melalui pendidikan yang berkualitas dan ekonomi yang berpihak pada masyarakat Bali,” imbuhnya.
Sae Tanju juga mengkritisi ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas pendidikan, serta mempertanyakan implementasi konsep Tri Hita Karana.
“Konsepnya dijual, tapi implementasinya belum tentu ada. Bahkan ada fenomena tenaga asing yang membuka bisnis di Bali dan justru menjual nilai-nilai itu,” katanya.
Dalam talkshow ini turut dihadiri anggota AMPI Bali, perwakilan akademisi hingga perwakilan mahasiswa dari beberapa universitas di Bali. Para pembicara sepakat bahwa masa depan Bali sangat ditentukan oleh kemampuan generasi muda dalam menjaga keseimbangan antara budaya, ekonomi, dan pembangunan. Pemerintah pun diharapkan hadir dengan kebijakan dan anggaran yang berpihak pada pelestarian identitas Bali. (*)
