JAKARTA, BALINEWS.ID – Setahun setelah Bali mengalami blackout selama hampir 11 jam pada Mei 2025, ancaman gangguan pasokan listrik kembali menghantui sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Kali ini, krisis dipicu oleh menipisnya stok batubara di sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menjadi tulang punggung pasokan listrik nasional.
Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran terjadinya pemadaman listrik berskala besar seperti yang pernah terjadi di Bali pada Jumat (2/5/2025). Saat itu, seluruh Pulau Bali mengalami blackout selama sekitar 11 jam sebelum pasokan listrik kembali normal pada Sabtu (3/5/2025) pukul 03.30 WITA.
Peristiwa blackout di Bali bukan yang pertama terjadi di Indonesia. Sebelumnya, pemadaman massal juga pernah melanda sebagian besar Pulau Jawa dan Sumatera. Bahkan, mantan Presiden Joko Widodo saat masih menjabat pernah meluapkan kemarahannya kepada jajaran PT PLN (Persero) menyusul blackout besar yang terjadi di Pulau Jawa.
Kini, ancaman serupa kembali mencuat setelah sejumlah wilayah di Pulau Jawa mulai mengalami pemadaman bergilir sejak Senin (8/6/2026).
Seorang sumber di PLN Pusat mengungkapkan bahwa pemadaman dilakukan untuk menjaga keseimbangan pasokan listrik akibat keterbatasan energi yang tersedia.
“Belum blackout, tetapi terpaksa dilakukan pemadaman bergilir di Pulau Jawa demi pemerataan energi yang tersedia. Hanya Bali dan Jakarta yang diupayakan tetap menyala karena ada arahan dari PLN Pusat untuk menjaga performa sistem,” ujar sumber tersebut, Rabu (10/6/2026).
Pemadaman dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta hingga Jawa Timur.
Di Kota Bogor, Jawa Barat, warga mulai merasakan dampaknya. Suseno, salah seorang warga, mengaku listrik padam sejak siang hari dan baru menyala sebentar menjelang Magrib sebelum kembali padam hingga malam.
“Kemarin itu dari siang sudah padam listrik, terus menyala sebentar jelang Magrib, padam lagi sampai malam,” katanya.
Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di kawasan Gejayan dan Kaliurang, Yogyakarta, yang mengalami pemadaman bergilir dalam beberapa hari terakhir.
Sementara itu, Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi krisis listrik yang berpotensi meluas.
Menurut Yudhistira, data yang dihimpun organisasinya menunjukkan stok batubara di PLTU milik PLN Group maupun Independent Power Producer (IPP) telah memasuki kategori kritis.
“Stok batubara di PLTU PLN Group hanya cukup sekitar 12 hari operasi, sementara di PLTU IPP tinggal 11 hari. Padahal sesuai ketentuan internal PLN, stok ideal seharusnya tidak boleh di bawah 26 hari,” ujarnya.
Ia menyebut sejumlah PLTU strategis di sistem Jamali yang stok batubaranya telah memasuki status “lampu merah” antara lain PLTU Paiton, Pacitan, Tanjung Awar-Awar, Rembang, Indramayu, Adipala, Pelabuhan Ratu, Lontar, Labuan, dan Tanjung Jati.
Sementara pada kelompok IPP, kondisi serupa terjadi di PLTU Paiton, Jawa Power, Cilacap, dan Celukan Bawang.
Yudhistira juga mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya, sistem kelistrikan Jamali mengalami defisit sekitar 750 megawatt (MW) pada siang hari dan berpotensi meningkat hingga 1.500 MW saat beban puncak malam hari.
“Sangat berbahaya. Jika kondisi ini terus berlanjut, aktivitas masyarakat dan dunia usaha, termasuk UMKM, akan terdampak secara signifikan,” katanya.
Selain meminta pemerintah segera mengatasi persoalan pasokan batubara, Yudhistira juga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PLN.
Ia menilai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Juni mendatang dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan di tubuh perusahaan listrik negara tersebut.
“Presiden harus segera mengambil langkah strategis. Jangan sampai Indonesia kembali menghadapi blackout besar seperti yang pernah terjadi di Bali tahun lalu,” tegasnya.
Sebelumnya, terkait blackout Bali pada Mei 2025, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan gangguan yang menyebabkan padamnya listrik di Pulau Dewata bukan disebabkan oleh serangan siber. Namun, kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa ketahanan pasokan listrik nasional masih menjadi tantangan yang harus terus diantisipasi.
