JAKARTA, BALINEWS.ID — Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% pada 2027 dan meningkat menuju 8% dalam jangka menengah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut investasi, peningkatan produktivitas, serta ekspor bernilai tambah sebagai tiga syarat utama untuk mencapai target tersebut.
Airlangga menyampaikan hal itu dalam acara ANTARA Business Forum “The Synergy Horizon – Positioning Indonesia For The Next Decade” di Jakarta, Rabu (23/9).
“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 menuju 8% dalam jangka menengah, tiga syarat utama. Pertama, investasi harus tumbuh lebih cepat daripada PDB, kedua, produktivitas dan kualitas SDM meningkat, dan ketiga yakni ekspor harus semakin bernilai tambah dan logistik semakin efisien,” kata Airlangga.
Target tersebut ditempatkan di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih tinggi. Pemerintah mengidentifikasi tiga kanal risiko utama, yakni energi dan logistik akibat konflik geopolitik, perdagangan dan investasi akibat meningkatnya proteksionisme, serta pasar keuangan dan fiskal yang terdampak volatilitas global.
Meski demikian, fundamental ekonomi Indonesia hingga Semester I-2026 masih dinilai terjaga. Ekonomi nasional tumbuh 5,45% secara tahunan (yoy). Inflasi pada Agustus 2026 tercatat 3,19%, sementara realisasi investasi hingga Semester I-2026 mencapai Rp1.010,6 triliun.
Dari sisi sosial ekonomi, rasio gini tercatat 0,368, tingkat kemiskinan 8,07%, dan tingkat pengangguran terbuka 4,65%.
Untuk mengejar target pertumbuhan, pemerintah menyiapkan empat strategi utama. Pertama, deregulasi dan debottlenecking melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Keppres Nomor 4 Tahun 2026.
Kedua, penguatan investasi dan pembiayaan melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Danantara, dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Ketiga, peningkatan produktivitas melalui program magang dan pendidikan vokasi. Keempat, perluasan akses pasar melalui perjanjian perdagangan.
Pemerintah mencatat 25 perjanjian dagang telah diimplementasikan, sementara 13 perjanjian masih dalam proses perundingan. Perluasan akses pasar juga berjalan bersamaan dengan proses aksesi Indonesia menuju OECD.
Pemerintah juga menempatkan ketahanan energi, ekonomi hijau, dan ekonomi digital sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang.
Potensi energi baru terbarukan Indonesia disebut mencapai lebih dari 1.000 gigawatt. Transisi energi diperkuat melalui sejumlah inisiatif, termasuk Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Asia Zero Emission Community (AZEC).
Di sektor digital, Indonesia disebut telah menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN. Pemerintah juga mendorong pengembangan pusat data, kecerdasan artifisial (AI), semikonduktor, dan talenta digital.
Dari sisi investasi, reformasi perizinan diperkuat melalui penerapan Service Level Agreement (SLA) serta pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan kepastian waktu dan proses perizinan bagi pelaku usaha.
Pemerintah juga mendorong pemerataan investasi melalui KEK serta memperkuat industri padat karya, khususnya sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). Penguatan sektor tersebut dilakukan melalui peningkatan pasokan bahan baku, harmonisasi kebijakan hulu-hilir, penertiban impor, serta dukungan restrukturisasi dan pembiayaan.
Indonesia juga terus memperluas integrasi ekonomi global melalui keterlibatan dalam G20, ASEAN, RCEP, BRICS, serta proses aksesi OECD dan CPTPP. Perundingan dan kerja sama perdagangan, termasuk IEU-CEPA, diarahkan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk nasional.
Airlangga menegaskan, Indonesia memiliki pasar domestik yang besar, sumber daya alam, bonus demografi, basis industri yang berkembang, serta posisi strategis di kawasan.
Karena itu, pemerintah akan mempertahankan fokus kebijakan pada investasi berkualitas, hilirisasi, peningkatan produktivitas, penguatan daya saing, dan perluasan akses pasar sebagai bagian dari strategi mengejar pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 dan target 8% dalam jangka menengah.
