JAKARTA, BALINEWS.ID — Pemerintah mendorong percepatan transformasi ekonomi dan keuangan digital (EKD) untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional, dengan nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai USD180 miliar hingga USD340 miliar pada 2030.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sinergi antara kementerian dan lembaga, otoritas, pemerintah daerah, serta pelaku industri. Komitmen itu diwujudkan melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, 24–26 September 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perkembangan ekonomi digital perlu ditopang oleh kondisi ekonomi nasional yang resilien serta kebijakan yang terkoordinasi.
“Ekonomi digital Indonesia pada 2025 diperkirakan mendekati USD100 miliar dan diproyeksikan mencapai USD180-340 miliar pada 2030,” kata Airlangga dalam Opening Ceremony FEKDI x IFSE 2026, Kamis (24/9).
Menurut pemerintah, perekonomian nasional tumbuh 5,45 persen pada semester I-2026. Sementara itu, inflasi pada Agustus 2026 tercatat 3,19 persen secara tahunan.
Digitalisasi sistem pembayaran juga terus meluas. Hingga Juni 2026, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah digunakan oleh 65,77 juta pengguna dan 44,86 juta merchant. Sebanyak 96,68 persen merchant tersebut merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pemerintah juga memperluas digitalisasi keuangan di tingkat daerah. Hingga 2026, sebanyak 518 dari 546 pemerintah daerah atau 94,9 persen telah memiliki ekosistem digital.
Sementara itu, realisasi pajak dan retribusi daerah melalui transaksi non-tunai mencapai Rp165 triliun pada semester I-2026, atau meningkat 10,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari sisi konektivitas, dukungan berbasis satelit low Earth orbit (LEO) telah menjangkau 269 pemerintah daerah melalui sinergi dengan seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia.
Pemerintah juga berencana memperluas pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) oleh pemerintah daerah dan kementerian/lembaga. KKI tersebut dapat digunakan di e-katalog nasional mulai Oktober 2026. Kerja sama e-katalog dengan marketplace dan UMKM juga akan diperluas.
Untuk 2027, pemerintah mengarahkan digitalisasi daerah tidak hanya pada transaksi elektronik, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan publik, perbaikan iklim investasi daerah, monetisasi Barang Milik Daerah secara lebih tertib, serta pembangunan infrastruktur digital.
AI Masuk Sektor Keuangan
Perkembangan ekonomi digital juga diikuti peningkatan inklusi dan literasi keuangan. Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2026, indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen, sementara indeks literasi keuangan berada di level 69,57 persen.
Pemerintah menyebut tingkat inklusi tersebut berada di atas rata-rata inklusi keuangan negara-negara OECD yang tercatat sebesar 63 persen.
Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga berkembang di sektor keuangan. Teknologi tersebut digunakan antara lain untuk verifikasi Know Your Customer (KYC) secara otomatis dan credit scoring.
Pemerintah menilai penggunaan AI di sektor keuangan dapat menciptakan nilai ekonomi baru sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.
Selain teknologi, pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus dalam transformasi ekonomi digital. Program yang dilakukan mencakup pertukaran talenta teknologi Indonesia-Singapura, piloting gig economy, insentif Super Tax Deduction hingga 200 persen untuk pelatihan vokasi, serta Digital Talent Scholarship.
Di tingkat regional dan global, Indonesia juga terlibat dalam perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Indonesia juga tercatat sebagai founding member World AI Cooperation Organization (WAICO), yang membuka peluang pelatihan sumber daya manusia di bidang AI di Tiongkok.
FEKDI x IFSE 2026 mengusung tema “Mempererat Sinergi, Memacu Inovasi, Mencetak Talenta Unggul Berdaya Saing Global untuk Kemajuan Ekonomi Keuangan Digital Nasional.”
Rangkaian kegiatan tersebut menghadirkan dialog antara pemerintah, otoritas, industri, dan pemangku kepentingan ekonomi digital. Agenda mencakup High Level Talk mengenai sinergi kebijakan untuk mempercepat transformasi ekonomi dan keuangan digital serta peningkatan produktivitas ekonomi.
Sejumlah Casual Talk juga membahas perkembangan pasar modal, inovasi digital sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, serta penerapan praktik terbaik teknologi dan proses bisnis dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital antarnegara.
Pada Casual Talk 1 bertema “Akselerasi Ekonomi dan Keuangan Digital untuk Mendukung Produktivitas Ekonomi”, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan turut menjadi salah satu narasumber.
Acara tersebut dihadiri antara lain Ketua Komisi XI DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, Kepala BPS, Kepala LPS, pejabat Kemenko Perekonomian, serta perwakilan kementerian/lembaga, perbankan, dan industri fintech nasional.
