MAKASSAR, BALINEWS.ID — Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pertumbuhan ekonomi daerah tidak dapat hanya mengandalkan belanja pemerintah dan Transfer ke Daerah (TKD). Pemerintah daerah diminta menggali potensi wilayah dan membangun ekosistem ekonomi untuk menopang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
“Target pertumbuhan ekonomi 8 persen ini memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala daerah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja dan memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Bima usai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Gedung Pola, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (18/9/2026).
Menurut Bima, realisasi belanja pemerintah daerah memang menjadi salah satu komponen yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, penyesuaian TKD tidak bisa secara otomatis dijadikan alasan untuk menjelaskan penurunan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Bukan berarti lantas pengurangan, penyesuaian TKD itu pasti akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Ia mendorong pemerintah daerah mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan lain, termasuk membangun ekosistem ekonomi dan mendorong hilirisasi sektor pangan. Menurut Bima, langkah tersebut tetap dapat dilakukan meski kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbatas.
Bima mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, sebagai salah satu daerah yang dinilainya mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi.
“Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan ini salah satu contoh adalah Sidrap yang bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Kemendagri bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian PPN/Bappenas, kata Bima, akan terus mendorong pertukaran pengalaman antardaerah. Forum tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi praktik yang telah berjalan di sejumlah daerah untuk menjadi pembelajaran bagi daerah lain.
Bima juga menyoroti capaian ekonomi Sulawesi Selatan yang berada di atas rata-rata nasional dengan inflasi yang terkendali. Namun, capaian tersebut dinilai masih menyisakan pekerjaan rumah, terutama memastikan pertumbuhan ekonomi lebih merata hingga tingkat kabupaten dan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“PR-nya adalah, satu, bagaimana pertumbuhan ekonomi di tingkat Sulawesi Selatan secara agregat, itu juga bisa diikuti pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten, dan juga berdampak pada kesejahteraan, pengurangan pengangguran, penurunan kemiskinan, dan lain-lain,” kata Bima.
Ia menambahkan, penguatan ekosistem ekonomi di masing-masing daerah perlu berjalan bersamaan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat tersebut merupakan bagian dari rangkaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II Regional Sulawesi. Hadir dalam kegiatan itu Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam, serta sejumlah pejabat Kemendagri dan kepala daerah se-Regional Sulawesi.
