LABUAN BAJO, BALINEWS.ID — Korban meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8/2026) bertambah menjadi 53 orang. Data tersebut disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan pemutakhiran hingga Minggu (16/8) sore.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari mengatakan, selain korban meninggal, sebanyak 135 orang mengalami luka-luka dan masih mendapatkan perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan.
“Korban jiwa meninggal dunia per sore ini total kami mencatat 53 jiwa meninggal dunia,” kata Abdul Muhari dalam konferensi pers, Minggu.
BNPB juga mencatat dampak kerusakan bangunan akibat gempa, yakni 154 unit rumah rusak berat, 49 unit rusak sedang, dan 38 unit rusak ringan.
BNPB menegaskan data korban dan kerusakan masih bersifat dinamis. Validasi di lapangan terus dilakukan untuk memastikan jumlah korban maupun dampak kerusakan secara akurat.
Gempa M7,7 mengguncang wilayah NTT pada Sabtu (15/8). Gempa tersebut berpusat di wilayah Kabupaten Nagekeo dan berdampak pada sejumlah wilayah di Pulau Flores.
NTT Tetapkan Tanggap Darurat 14 Hari
Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi selama 14 hari, terhitung mulai 15 hingga 28 Agustus 2026.
Status tersebut menjadi dasar percepatan pengerahan sumber daya pemerintah, BNPB, kementerian/lembaga, TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, serta unsur kemanusiaan dalam menangani dampak gempa.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto dalam rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu, menginstruksikan delapan langkah strategis untuk mempercepat penanganan darurat di Flores.
Enam kabupaten yang menjadi perhatian utama karena terdampak parah adalah Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka.
Langkah pertama adalah memastikan seluruh wilayah terdampak segera memiliki status darurat resmi. Menurut Suharyanto, kepastian status tersebut diperlukan agar BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, dan lembaga terkait dapat mengerahkan dukungan anggaran maupun bantuan teknis secara maksimal.
“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” tegas Suharyanto.
Langkah kedua berupa percepatan pembentukan pos komando satuan tugas di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Unsur TNI dan Polri diminta dioptimalkan untuk memperkuat komando lapangan sehingga pergerakan evakuasi, penanganan pengungsi, serta distribusi logistik dapat berjalan dalam satu koordinasi.
BNPB juga membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere. Dua titik tersebut dipersiapkan untuk mempercepat pelayanan terhadap wilayah Flores bagian barat maupun timur.
“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada,” ujar Suharyanto.
Untuk memperkuat pasokan bantuan dari luar daerah, BNPB membuka Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta, maupun masyarakat akan dihimpun di pos tersebut sebelum dikirim ke wilayah terdampak melalui jalur udara.
Pada langkah kelima, Suharyanto meminta Basarnas memimpin operasi pencarian dan pertolongan bersama TNI, Polri, serta relawan.
Operasi SAR akan terus dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi korban yang masih terjebak maupun hilang di lokasi terdampak.
“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas,” katanya.
BNPB juga menargetkan layanan dasar seperti listrik, air bersih, BBM, dan komunikasi dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu tujuh hari.
Pendataan rumah rusak diminta dilakukan secara paralel tanpa menunggu berakhirnya masa tanggap darurat. Langkah ini diperlukan agar pembangunan hunian sementara maupun perbaikan rumah warga dapat segera dimulai setelah data kerusakan terverifikasi.
Untuk menjangkau wilayah yang sulit ditembus jalur darat, BNPB mengerahkan dukungan alutsista udara dan laut.
TNI mengerahkan empat helikopter dan kapal laut, sementara Basarnas menyiapkan kapal serta pesawat. BNPB turut mengerahkan dua pesawat sayap lebar dan satu helikopter.
Armada tersebut difokuskan untuk mengangkut dan mendistribusikan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk bahan pangan, selimut, serta tenda pengungsian ke titik-titik yang sulit dijangkau.
“Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik,” kata Suharyanto.
BNPB juga mulai mengoperasikan Media Center sebagai pusat informasi resmi penanganan gempa. Media briefing dijadwalkan berlangsung setiap sore pukul 17.00 WITA untuk menyampaikan perkembangan korban, kerusakan, evakuasi, serta penyaluran bantuan.
Langkah tersebut sekaligus ditujukan untuk menekan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi di tengah masyarakat.
Dengan jumlah korban meninggal yang kini mencapai 53 orang dan ratusan warga lainnya mengalami luka maupun terdampak kerusakan rumah, pemerintah mempercepat operasi darurat di Flores. Fokus utama penanganan saat ini adalah pencarian korban, evakuasi, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan pengungsi, pemulihan layanan dasar, dan distribusi logistik ke wilayah terisolasi.
