JAKARTA, BALINEWS.ID — Pemerintah memperkuat sinergi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen secara cumulative to cumulative (ctc), sementara inflasi nasional pada Agustus 2026 tercatat 3,19 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Angka inflasi tersebut masih berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen. Pemerintah menilai capaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga.
Penguatan koordinasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2026 yang disinergikan dengan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo (FEKDI x IFSE) 2026 di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah, menjaga stabilitas harga, sekaligus mempercepat transformasi digital.
“Rakornas Pengendalian Inflasi serta P2DD yang disinergikan dengan FEKDI x IFSE 2026 menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi pusat-daerah, menjaga stabilitas harga, dan mempercepat transformasi digital,” ujar Airlangga.
Untuk mempertahankan stabilitas harga sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi, pemerintah memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Fokus kebijakan mencakup stabilisasi nilai tukar, penguatan ketahanan pangan, kelancaran distribusi, serta peningkatan produktivitas.
Dukungan terhadap sektor produksi dilakukan melalui pembiayaan, sarana produksi, modernisasi pertanian, dan pengembangan kawasan pangan terintegrasi.
Di sisi perlindungan daya beli, pemerintah menyalurkan sejumlah program dan stimulus. Program Keluarga Harapan (PKH) tahap III mencapai Rp20,44 triliun untuk 27,13 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah juga menyiapkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan bagi 33,2 juta penerima untuk periode Oktober-Desember 2026.
Sementara itu, penyaluran beras medium melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga 20 September 2026 telah mencapai 817 ribu ton.
Pemerintah juga memberikan insentif transportasi senilai Rp349,4 miliar selama periode libur sekolah dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Upaya stabilisasi pangan turut dilakukan melalui hampir 9.000 kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga September 2026 dan 208 Kerja Sama Antar Daerah (KAD) hingga Juli 2026.
Untuk menekan biaya distribusi dan memitigasi risiko imported inflation, pemerintah memberikan bea masuk nol persen untuk LPG industri, suku cadang pesawat untuk kebutuhan Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO), serta bahan baku plastik.
Dari sisi pembiayaan usaha, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat Rp234,17 triliun hingga 31 Agustus 2026. Pemerintah juga mencatat implementasi Biodiesel B50 dengan pemanfaatan mencapai 11,07 juta kiloliter hingga pertengahan September 2026.
Ke depan, pemerintah mengantisipasi risiko inflasi yang dapat muncul akibat El Nino, cuaca ekstrem, dan bencana alam yang berpotensi mengganggu produksi serta distribusi pangan.
Mitigasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, penguatan sistem peringatan dini (Early Warning System), serta peningkatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Airlangga mengatakan pemerintah juga mendorong penambahan luas lahan pertanian dan pemanfaatan lahan yang masih dapat digunakan untuk memperkuat ketahanan pangan.
“Stabilitas pangan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sektor, termasuk keuangan dan ekonomi digital,” katanya.
Dalam Rakornas tersebut, pemerintah juga mengumumkan penerima TPID Award 2026 dan Championship TP2DD 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang dinilai berhasil menjaga stabilitas harga serta mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah.
Penghargaan TPID Award 2026 untuk kategori provinsi diberikan kepada Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Gorontalo, dan Papua. Sementara kategori kabupaten/kota terbaik diberikan kepada Kota Metro, Kota Tasikmalaya, Kota Tarakan, Kabupaten Bone, dan Kota Jayapura.
Adapun kategori kabupaten/kota berprestasi diberikan kepada Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Sumba Barat.
Untuk Championship TP2DD 2026, kategori provinsi terbaik diraih Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kategori kota terbaik diberikan kepada Medan, Tangerang Selatan, Pontianak, Makassar, dan Kupang.
Sedangkan kategori kabupaten terbaik diberikan kepada Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.
Forum tersebut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, antara lain Ketua Komisi XI DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, Kepala BPS, Kepala LPS, serta perwakilan pemerintah daerah penerima penghargaan.
