BADUNG, BALINEWS.ID — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia menggelar rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji khusus 1447 H/2026 M sekaligus koordinasi persiapan haji khusus 1448 H/2027 M di Four Points by Sheraton Bali, Ungasan, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 24–25 September 2026, menjadi forum evaluasi pelaksanaan haji khusus tahun ini sekaligus membahas sejumlah agenda strategis untuk penyelenggaraan haji khusus tahun 2027.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, hadir memberikan arahan sekaligus membuka rangkaian kegiatan. Dalam arahannya, Dahnil menekankan konsep Tri Sukses Haji sebagai kerangka dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
“Tri Sukses Haji, yaitu sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi haji, serta sukses keadaban dan peradaban,” kata Dahnil.
Menurutnya, ketiga aspek tersebut menjadi bagian penting dalam transformasi Kemenhaj agar penyelenggaraan haji dan umrah tidak hanya berfokus pada pelaksanaan ibadah, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas.
Dalam dokumen strategis Kemenhaj, konsep tersebut mencakup peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah, penguatan ekosistem ekonomi haji, serta penguatan tata kelola dan pembinaan karakter melalui aspek keadaban dan peradaban.
Pada sesi evaluasi penyelenggaraan haji khusus 1447 H/2026 M, rapat membahas sejumlah aspek, antara lain kepesertaan jemaah haji khusus, pembinaan penyelenggaraan haji khusus, dukungan keimigrasian, serta pelaksanaan istithaah kesehatan.
Evaluasi juga mencakup penyelenggaraan dan pengawasan haji khusus serta penggunaan sistem informasi Kemenhaj, termasuk SISKOHAT dan SISKOPATUH, dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji khusus.
Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi bahan penyusunan rekomendasi yang melibatkan peserta dan narasumber terkait. Rekomendasi itu diharapkan menjadi bagian dari tindak lanjut untuk meningkatkan penyelenggaraan haji khusus pada periode berikutnya.
Sementara itu, persiapan penyelenggaraan haji khusus 1448 H/2027 M membahas sejumlah agenda, di antaranya kebijakan penyelenggaraan haji khusus dan mekanisme business to business (B2B).
Rapat juga membahas standar kegiatan usaha Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), kebijakan pelunasan dan pengembalian saldo setoran Bipih Khusus, serta sosialisasi Kampung Haji.
Melalui rapat tersebut, Kemenhaj memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menjadikan hasil evaluasi haji khusus 2026 sebagai bahan perbaikan sekaligus mempersiapkan penyelenggaraan haji khusus 2027.
