JAKARTA, BALINEWS.ID – Australia dan Indonesia resmi menggelar lokakarya Regional Kawasan Konservasi Perairan (Marine Protected Areas/MPA) di Jakarta. Langkah strategis ini mempertemukan para pejabat dan pakar maritim dari seluruh kawasan Asia Tenggara guna memperkuat kerja sama di bidang lingkungan laut, sekaligus menegaskan komitmen bersama dalam menjaga wilayah yang stabil, damai, dan sejahtera.
Laut yang sehat dan produktif dinilai menjadi fondasi utama yang menopang ketahanan pangan, mata pencaharian, pariwisata, hingga pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.
Bangun Kerja Sama Praktis Hadapi Tantangan Maritim
Perwakilan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), Alex Oates, menyatakan bahwa kolaborasi ini menjadi bukti nyata pentingnya kemitraan global dalam melindungi ekosistem lautan dan mendukung perekonomian masyarakat pesisir.
“Dengan mempertemukan para pakar kelautan dan pejabat dari seluruh Asia Tenggara, kita menciptakan wadah untuk berbagi pengetahuan, memperkuat jaringan profesional, dan membangun kerja sama yang praktis dalam menghadapi tantangan maritim,” ujar Alex Oates.
Lokakarya yang diinisiasi melalui program Southeast Asia Maritime Partnerships Australia ini memfokuskan pembahasan pada beberapa aspek krusial tata kelola laut:
Perencanaan dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (MPA).
Pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan.
Penelitian ilmiah kelautan untuk ketahanan ekosistem.
Implementasi Perjanjian Keanekaragaman Hayati di Laut Lepas (BBNJ).
Indonesia Dorong Tata Kelola Laut Berkelanjutan
Sebagai tuan rumah bersama, Indonesia menyambut baik sinergi regional ini. Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan KKP RI, Dr. Firdaus Agung, menegaskan bahwa lokakarya perdana ini merupakan cerminan komitmen kuat kedua negara dalam mendorong pengelolaan laut yang berkelanjutan.
“Lokakarya ini menjadi wadah penting bagi para mitra regional untuk bertukar pengetahuan, memperkuat kapasitas, dan meningkatkan kerja sama terkait kawasan konservasi perairan serta implementasi Perjanjian BBNJ. Kami berharap dapat terus bekerja sama dengan para mitra regional untuk mendorong tata kelola laut yang efektif,” jelas Dr. Firdaus Agung.
Implementasi Hukum Internasional
Selain menjaga keanekaragaman hayati dan mendukung perikanan berkelanjutan, penguatan MPA juga dirancang untuk membantu negara-negara peserta memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
