DENPASAR, BALINEWS.ID — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) di Kantor MUI Provinsi Bali pada 22–23 September 2026. Kegiatan tersebut membahas penguatan tata kelola organisasi, evaluasi program kerja, hingga pengembangan dakwah digital dan pariwisata ramah wisatawan Muslim.
Tim Monev MUI Pusat dipimpin Dr. Rida Hesti Ratnasari, SP., M.Si., bersama Koordinator Wilayah MUI Pusat KH. Fahrur Rozi dan Yai Mabroer. Mereka diterima Dewan Pimpinan Harian (DPH) MUI Provinsi Bali.
Kegiatan diawali dengan pemaparan perkembangan organisasi dan refleksi kinerja MUI Bali. Dalam kesempatan tersebut, MUI Pusat juga menyerahkan Buku Hasil Keputusan Munas XI MUI Tahun 2025.
Ketua Tim Monev MUI Pusat, Dr. Rida Hesti Ratnasari, mengatakan Monev menjadi bagian dari upaya menyamakan arah gerak organisasi antara pusat dan daerah.
“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya MUI Pusat untuk melihat perkembangan organisasi, mengevaluasi pelaksanaan program, sekaligus memberikan penguatan dan arah pengembangan program MUI di daerah agar semakin terukur, koordinatif, dan memberikan manfaat nyata bagi umat dan masyarakat,” ujar Rida.
Dalam evaluasi tersebut, MUI mendorong inovasi dakwah digital sebagai respons terhadap perubahan pola komunikasi masyarakat. Dakwah diarahkan agar inklusif, edukatif, dan moderat sehingga dapat menjangkau generasi muda.
MUI juga menegaskan karakter kelembagaannya sebagai lembaga yang menjalankan fungsi koordinatif, keulamaan, keumatan, dan kebangsaan. MUI tidak diarahkan untuk mengambil alih fungsi teknis organisasi kemasyarakatan Islam lainnya.
Selain dakwah digital, pembahasan mencakup pemberdayaan ekonomi melalui penguatan ekonomi Pancasila dan ekonomi syariah. Salah satu gagasan yang turut dibahas adalah pembentukan Danantara Syariah Nusantara sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi umat yang mandiri melalui koperasi profesional.
Di bidang sosial, MUI menyoroti ancaman judi online (judol) dan pinjaman online ilegal (pinjol). Upaya pencegahan akan didorong melalui literasi keluarga dan dakwah untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap persoalan tersebut.
Penguatan ketahanan keluarga dan pembentukan karakter generasi muda juga menjadi perhatian. Pendidikan moral dan penguatan peran keluarga dinilai penting sebagai fondasi pembentukan masyarakat.
Sementara di sektor pariwisata, MUI Bali mendorong pengembangan konsep Muslim Friendly Tourism. Konsep tersebut diarahkan untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan Muslim dengan tetap menghormati kearifan lokal dan tradisi masyarakat Bali.
Persoalan regulasi Desa Adat juga menjadi bagian dari pembahasan. MUI mendorong pendekatan dialog, hukum, dan kajian komprehensif dalam mencermati regulasi yang berkaitan dengan Desa Adat.
Langkah tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak warga, serta menjaga keharmonisan antarumat beragama. MUI Pusat menyebut opsi judicial review dapat dipertimbangkan apabila diperlukan.
Dalam Monev tersebut, MUI Pusat juga menekankan pembenahan tata kelola program. Setiap program kerja ke depan diwajibkan memiliki Term of Reference (TOR) dan indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) yang jelas.
Khusus program yang berbasis gerakan, keberhasilan tidak hanya diukur dari terlaksananya sebuah kegiatan. MUI menekankan pentingnya mengukur tingkat partisipasi dan dampak nyata program terhadap masyarakat.
Rida mengatakan perencanaan dan pelaksanaan program harus memiliki keterkaitan yang jelas.
“TOR dan realisasi kegiatan harus koheren. Apa yang direncanakan harus dapat terlihat dalam pelaksanaan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya secara konkret,” katanya.
Rangkaian Monev selama dua hari tersebut ditutup dengan kunjungan lapangan, dialog bersama organisasi kemasyarakatan Islam dan tokoh masyarakat, serta silaturahmi dengan Gubernur Bali.
