BADUNG, BALINEWS.ID – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menerima audiensi dari Ketua Majelis Subak kabupaten/kota se-Bali yang didampingi oleh Majelis Subak Provinsi Bali. Pertemuan yang berlangsung di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Kamis (21/5) tersebut menjadi momentum penting bagi para tokoh adat untuk menyampaikan langsung aspirasi terkait pelestarian sistem pertanian tradisional Bali.
Pertemuan ini diinisiasi dan difasilitasi oleh Ketua Relawan Gibran Bali, Dewa Sukrawan, di sela-sela agenda kunjungan kerja Wakil Presiden di Pulau Dewata.
“Pertemuan ini dalam rangka menyampaikan bahwa lembaga subak sangat penting dan vital keberadaannya di Bali karena menjadi wadah yang berhubungan dengan pemerintah maupun adat,” ujar Dewa Sukrawan.
Dalam pertemuan tersebut, para pengurus subak menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara lembaga adat dan pemerintah demi menjaga keharmonisan subak. Sebagai sistem pengairan tradisional yang telah diakui sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) oleh UNESCO, subak tidak hanya berfungsi sebagai pengelola air dan lahan pertanian, tetapi juga memegang teguh nilai spiritual masyarakat Bali.
“Subak ini berhadapan dengan air, tanah atau pertiwi, dan juga kepercayaan kepada Tuhan. Karena itu konsep Tri Hita Karana yang dijalankan subak cukup berat,” jelas Dewa Sukrawan.
Meskipun perhatian dari Pemerintah Provinsi Bali selama ini dinilai sudah cukup baik melalui berbagai regulasi dan bantuan, Majelis Subak tetap berharap agar pemerintah pusat dapat memberikan atensi yang lebih besar di tingkat nasional.
Kepada Wakil Presiden, pengurus subak memaparkan sejumlah tantangan nyata yang dihadapi sektor pertanian Bali saat ini, salah satunya adalah laju penyempitan lahan pertanian yang semakin masif.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Majelis Subak mengusulkan tiga poin intervensi kebijakan dari pemerintah pusat:
Perlindungan Lahan: Kebijakan konkret untuk mempertahankan sisa lahan pertanian yang ada di Bali.
Modernisasi: Dukungan penyediaan teknologi pertanian modern bagi para petani.
Pemasaran Pascaproduksi: Penguatan sistem pemasaran agar hasil panen dapat terserap secara optimal secara ekonomi.
“Mungkin ada kebijakan untuk mempertahankan lahan, kemudian memberikan teknologi yang lebih modern, dan juga menyiapkan pasar pascapanen agar hasil pertanian petani bisa terserap dengan baik,” tambahnya.
Sebagai salah satu solusi konkret di lapangan, keberadaan Koperasi Merah Putih yang rencananya akan dibentuk di tingkat desa dinilai dapat menjadi sarana strategis untuk menyerap hasil pertanian dari subak-subak di Bali.
Merespons pemaparan tersebut, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambut baik dan mendengarkan langsung seluruh poin yang disampaikan oleh pengurus Majelis Subak. Pihak Majelis Subak berharap aspirasi ini dapat segera ditindaklanjuti dalam pembahasan kebijakan di tingkat pusat.
“Pak Wapres mendengarkan dan menyerap aspirasi yang disampaikan. Mudah-mudahan ke depan ada perhatian lebih terhadap subak di Bali,” pungkas Dewa Sukrawan.
