DENPASAR, BALINEWS.ID – Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menegaskan akan turun tangan menangani persoalan sampah kiriman yang selama ini mencemari pesisir Pulau Bali.
Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menyampaikan bahwa penanganan tidak hanya difokuskan pada pengelolaan sampah di Bali, tetapi juga pada sumber sampah yang diduga berasal dari luar daerah dan terbawa arus laut hingga ke pesisir Pulau Dewata.
Pernyataan itu disampaikan usai rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah se-Bali di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (10/6/2026).
“Saya juga komitmen memastikan sampah-sampah kiriman dari luar Bali lewat laut akan juga menjadi tanggung jawab KLH,” ujar Jumhur.
Ia menegaskan, kementeriannya akan berkoordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah di luar Bali yang diduga menjadi sumber sampah kiriman tersebut. Langkah itu dilakukan untuk memastikan persoalan serupa tidak terus berulang dan merusak lingkungan pesisir maupun sektor pariwisata Bali.
“Jadi betul-betul sesuatu yang tidak boleh terjadi ke depan lagi,” tegasnya.
Isu sampah pesisir Bali sebelumnya juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah pada 2 Juni 2026. Saat itu, Presiden menyoroti kondisi pantai di Bali yang dipenuhi tumpukan sampah dan menekankan pentingnya kebersihan kawasan wisata.
“Wisatawan tidak akan tertarik jika pantai-pantai kita kotor,” tegas Presiden dalam kesempatan tersebut.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan bahwa sebagian sampah yang muncul di pesisir Bali merupakan sampah kiriman yang terbawa arus laut, terutama pada musim tertentu antara Desember hingga Februari, sebelum akhirnya terdampar di sejumlah pantai.
Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat kini menegaskan akan memperkuat kolaborasi untuk mengatasi persoalan tersebut secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
