JAKARTA, BALINEWS.ID – Spekulasi di kalangan ekonom nasional mulai menguat terkait potensi tekanan terhadap nilai tukar rupiah setelah pemerintah Indonesia memutuskan menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia senilai 25 miliar hingga 30 miliar dollar AS.
Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat konflik geopolitik internasional, keputusan tersebut dinilai dapat memengaruhi persepsi investor terhadap stabilitas eksternal Indonesia, terutama ketika arus modal global cenderung bergerak menuju aset safe haven berbasis dollar AS.
Nilai pinjaman yang ditawarkan IMF dan Bank Dunia itu setara sekitar Rp 428,5 triliun hingga Rp 514,2 triliun. Namun pemerintah menegaskan kondisi fiskal nasional masih cukup solid untuk menghadapi tekanan global tanpa tambahan utang baru.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Indonesia masih memiliki bantalan fiskal yang kuat melalui Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp 420 triliun atau hampir setara 25 miliar dollar AS.
“25 sampai 30 miliar dollar AS kalau kamu mau pakai boleh, itu dipakai untuk beberapa negara yang butuh. Saya bilang, sekarang saya belum butuh karena kita punya cadangan sendiri,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/4/2026), dikutip dari Kompas.com.
Menurut Purbaya, pemerintah memilih mengutamakan sumber pendanaan internal guna menjaga kemandirian fiskal dan memastikan rasio utang tetap terkendali di tengah gejolak ekonomi global.
“Kita punya ruang, jadi kita pakai yang ada dulu. Kalau kurang baru kita cari, tapi sekarang masih cukup,” ujarnya.
Meski demikian, sejumlah analis menilai penolakan fasilitas pembiayaan internasional dapat dibaca pasar sebagai sinyal meningkatnya risiko apabila tekanan eksternal semakin membesar. Ketika ketidakpastian global meningkat, investor umumnya memperkuat kepemilikan dollar AS sehingga mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, berpotensi mengalami pelemahan lebih dalam.
Penguatan dollar AS sendiri terus terjadi dalam beberapa pekan terakhir seiring meningkatnya tensi geopolitik dunia, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Kondisi tersebut memicu volatilitas di pasar keuangan global dan meningkatkan kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi internasional.
Purbaya menegaskan setiap kebijakan fiskal pemerintah telah dihitung secara matang dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Pokoknya kita desain kebijakan dengan baik, kita hitung dampaknya, bukan kira-kira,” katanya.
Tawaran pinjaman itu diterima Indonesia saat pertemuan IMF dan Bank Dunia di Washington DC pada 13–17 April 2026. Dalam forum tersebut, lembaga keuangan internasional menawarkan fasilitas pembiayaan sebagai langkah antisipatif menghadapi dampak konflik global terhadap negara-negara berkembang.
