Presiden Resmi Keluarkan Aturan Polisi dan TNI Wajib Lindungi Jaksa

Share:

Presiden RI, Prabowo Subianto. (Foto: Sekretariat Presiden)
Presiden RI, Prabowo Subianto. (Foto: Sekretariat Presiden)

NASIONAL, Balinews.id – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Perlindungan Negara Terhadap Jaksa Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang diteken pada Kamis (22/5/25).

Tujuan utama dari Perpres ini adalah memberikan rasa aman bagi jaksa, termasuk keluarganya, dari berbagai bentuk ancaman.

Peraturan ini memuat ketentuan perlindungan terhadap jaksa dalam 13 pasal. Di Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa negara harus memberikan jaminan keamanan terhadap jaksa dari segala bentuk ancaman yang bisa membahayakan dirinya, nyawanya, atau harta bendanya.

BACA JUGA :  Momen Toast Prabowo dan Macron Jadi Sorotan, Ternyata Hanya Jus Apel

Dalam Perpres ada perlindungan yang diberikan jika dalam setiap menjalankan tugasnya, jaksa mendapatkan ancaman secara langsung maupun tidak langsung.

Lalu, dalam Pasal 5 disebutkan bahwa perlindungan dapat diberikan tidak hanya bagi pribadi jaksa, melainkan juga kepada keluarganya dari aparat Kepolisian.

Selanjutnya, dalam Pasal 6 Perpres 66 Tahun 2025 menyebutkan kategori perlindungan yang diberikan kepada jaksa.

“Pelindungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dalam bentuk: a. pelindungan atas keamanan pribadi; b. pelindungan tempat tinggal; c. pelindungan pada tempat kediaman baru atau rumah aman; d. pelindungan terhadap harta benda; e. pelindungan terhadap kerahasiaan identitas dan/atau; f. bentuk pelindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan,” tulis Pasal 6

BACA JUGA :  Presiden Prabowo Umumkan Kenaikan Gaji Hakim, Junior Naik 280%

Menariknya, tidak hanya polisi yang terlibat dalam perlindungan ini. Jaksa juga berhak mendapatkan bantuan dari personel TNI saat menjalankan tugas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf b:

“Dukungan dan bantuan personel TNI dalam pengawalan Jaksa saat menjalankan dan fungsi,” bunyi Pasal 9 Ayat (1) huruf b. (*)

Catatan: Jika Anda memiliki informasi tambahan, klarifikasi, atau menemukan kesalahan dalam artikel ini, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email atau melalui kontak di situs kami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Baca Lainnya

BADUNG, BALINEWS.ID – Komisi IV DPRD Kabupaten Badung menggelar Kunjungan Kerja Lapangan (KKL) atau Sidak ke pabrik PT....

BANGLI, BALINEWS.ID – Kontestasi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangli akhirnya berujung pada penetapan I Dewa Bagus Riana...

GIANYAR, BALINEWS.ID – I Made “Gubag” Sudariana, ST, resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Gianyar menggantikan I Nyoman...

GIANYAR, BALINEWS.ID – Suasana haru dan penuh penghormatan menyelimuti prosesi pelebon Anak Agung Gde Raka Semara Putra, 49...

Breaking News

Berita Terbaru
HIV
ABK
Teh
LPG
SIM
PNS
NTT
STT
PBB
PON
Bir
PMI
DIY
SBY
BCL
Art
SMP
PAW
IKN
PHK
NIK
USG
Pil
ATM
atv
DPR
AHY
kos
PSN
IU
PKB
ASN
KPK
BNN
PAD
TKP
KAI
SEO
BSN
Tas
lpd
5km
Run
Sar
UKT
tni
bkk
PLN
api
KTP
KEK
MoU
Kue
WNA
PMK
BPS