BALINEWS.ID – Selama ini pembahasan soal dampak lingkungan AI hampir selalu berhenti di satu hal, listrik. Padahal ada sumber daya lain yang diam-diam ikut terpakai dalam skala besar, air, termasuk air laut yang jadi urat nadi kehidupan masyarakat pesisir Bali.
Pemerhati dan aktivis lingkungan Bali, Patrick Nasution, menyoroti isu ini sebagai persoalan yang mulai harus masuk perhatian publik, bukan cuma jadi bahasan kalangan teknologi.
Server AI Panas, Air Jadi Solusi Pendinginan
AI memang bekerja secara digital. Tapi infrastrukturnya sangat nyata dan berdiri di atas tanah, membutuhkan listrik, dan air dalam jumlah besar.
Pusat data yang menjalankan AI diisi ribuan hingga jutaan komponen komputasi yang bekerja terus-menerus, menghasilkan panas yang harus dibuang agar server tetap beroperasi. Salah satu metode paling umum yang dipakai industri adalah sistem pendinginan berbasis air.
Sebuah studi yang terbit tahun 2026 memperkirakan jejak air global AI bisa mencapai 4,2 hingga 6,6 miliar meter kubik per tahun pada 2027. Angka ini memang proyeksi, tapi skalanya cukup untuk menunjukkan betapa seriusnya konsumsi air di balik teknologi yang terlihat serba digital ini.
Ketika Air Laut Dilirik Jadi Solusi Pendinginan
Persoalan makin kompleks ketika pusat data mulai dibangun di kawasan pesisir yang minim akses air tawar. Salah satu solusinya adalah memakai air laut untuk sistem pendinginan, kadang digabung dengan teknologi desalinasi yang sekaligus menghasilkan air tawar.
Tapi ada satu hal yang sering luput, proses desalinasi juga menghasilkan brine, air dengan kadar garam jauh lebih tinggi dari air laut biasa. Kalau pembuangannya tidak dikelola dengan baik, ini bisa menekan ekosistem laut di sekitar titik pembuangan.
Patrick Nasution: Coba Kita Simulasikan di Warung Kopi
Patrick Nasution menilai persoalan ini butuh cara pandang yang lebih membumi, bukan cuma dibahas dengan angka-angka teknis yang sulit dipahami masyarakat awam.
“Mau bikin simulasi warung kopi berapa potensi konsumsi pemuaian air laut. Karena kita bisa lihat dari pemberitaan internasional faktanya bahwa terlepas El Nino tingkat kekeringan hampir di semua benua juga meningkat ekstrim,” ujarnya.
Ia mencontohkan fenomena kekeringan yang sudah nyata terjadi di dalam negeri sendiri.
“Contoh paling riil di Indonesia, kekeringan di badan sungai Barito dan Kapuas saja,” tegasnya.
Kalau dipikir-pikir, contoh yang diberikan Patrick ini cukup mengena. Sungai sebesar Barito dan Kapuas, yang selama ini jadi sumber air utama masyarakat Kalimantan, sudah menunjukkan tanda-tanda tertekan oleh kekeringan. Kalau sumber air sekelas itu saja mulai terganggu, pertanyaannya, seberapa jauh dampak tambahan dari konsumsi air skala industri pusat data bisa memperparah situasi serupa di wilayah lain, termasuk Bali?
Manfaat Global, Beban Lokal
Menurut Patrick, persoalan utama muncul ketika manfaat teknologi AI dirasakan secara global, sementara dampak ekologisnya justru menumpuk di lokasi tertentu.
“Selama ini kita terlalu sibuk menghitung berapa banyak listrik yang dibutuhkan AI, sampai lupa bahwa listrik bukan satu-satunya sumber daya yang dikonsumsi. AI membutuhkan air untuk pendinginan, membutuhkan lahan untuk pusat data, membutuhkan material untuk membangun infrastrukturnya, dan ketika infrastrukturnya berada di wilayah pesisir, interaksinya dengan laut juga harus dihitung,” katanya.
“Yang harus kita pertanyakan adalah siapa yang menikmati manfaat AI dan siapa yang menanggung biaya ekologisnya. Orang di tempat lain bisa menikmati layanan AI dalam hitungan detik, tetapi masyarakat di sekitar pusat data bisa berhadapan langsung dengan tekanan terhadap air, energi, lahan dan ekosistem,” tambahnya.
Kenapa Ini Relevan buat Bali
Bali sendiri bukan wilayah asing dengan isu keterbatasan air bersih. Ketergantungan pulau ini pada laut sebagai sumber ekonomi, pangan, dan identitas budaya membuat isu semacam ini terasa jauh lebih dekat ketimbang sekadar berita teknologi dari luar negeri.
Kalau suatu saat pusat data berskala besar dibangun di kawasan pesisir Bali atau daerah sekitarnya, pertanyaan yang harus diajukan bukan cuma soal berapa besar investasinya, tapi juga bagaimana air laut diambil, bagaimana panas dibuang, bagaimana limbah brine dikelola, dan siapa yang paling merasakan dampaknya kalau ekosistem laut mulai tertekan.
Patrick menutup dengan pengingat yang cukup keras soal narasi besar di balik teknologi ini.
“Jangan sampai kita menyebut AI sebagai teknologi masa depan, tetapi untuk membangun masa depan itu kita justru menghabiskan sumber daya yang seharusnya diwariskan kepada generasi berikutnya. Pertanyaannya bukan hanya seberapa pintar AI, tetapi berapa besar bumi harus membayar agar AI bisa terus bekerja,” pungkasnya.
Isu ini pada akhirnya jadi pengingat sederhana buat warga Bali, teknologi secanggih apa pun tetap butuh sumber daya nyata dari bumi, dan laut yang selama ini jadi identitas pulau ini bukan sumber daya yang bisa dieksploitasi tanpa batas.
