GIANYAR, BALINEWS.ID — Pemerintah Kabupaten Gianyar menjalin kerja sama strategis dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gianyar dalam upaya penataan kawasan permukiman yang tertib dan berkelanjutan. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dilakukan langsung oleh Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, dan Kepala BPN Gianyar, Gusti Putu Darma Astika, di Ruang Kerja Bupati Gianyar.
MoU ini menjadi landasan kerja sama antara Pemkab dan BPN dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman, termasuk pembangunan rumah serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di wilayah Gianyar.
“Nota kesepahaman ini merupakan wujud komitmen bersama dalam mewujudkan penataan ruang yang efisien, berkelanjutan, dan partisipatif. Seluruh perencanaan mempertimbangkan potensi lokal, kondisi sosial budaya, dan keberlanjutan lingkungan,” tegas Bupati Mahayastra.
Tujuan utama kerja sama ini adalah menciptakan tata ruang permukiman yang layak huni, mencegah tumbuhnya kawasan kumuh, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui lingkungan yang tertata dan sehat.
Dalam implementasinya, Bupati Mahayastra menegaskan bahwa setiap pengembang perumahan wajib mematuhi sejumlah ketentuan teknis: lebar jalan perumahan minimal 6 meter, dan luas lahan per rumah minimal 1 are. Selain itu, pengembang juga diwajibkan menyerahkan fasilitas umum kepada pemerintah daerah.
“Ketentuan ini mutlak. Saya minta seluruh pengembang menaati aturan—baik dari sisi luas lahan, lebar jalan, maupun penyerahan fasum (fasilitas umum),” tegasnya.
Lebih lanjut, Pemkab Gianyar bersama BPN juga berkomitmen untuk melindungi lahan berstatus Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Keduanya tidak boleh dialihfungsikan, apalagi dipecah sertifikatnya untuk kepentingan perumahan.
Sebagai bentuk pengawasan, setiap rencana tapak pembangunan perumahan atau kavling wajib melalui rekomendasi dan pengesahan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gianyar. Rekomendasi ini menjadi syarat mutlak dalam proses pemecahan bidang tanah.
Dengan MoU ini, BPN Gianyar menegaskan tidak akan menerbitkan sertifikat baru untuk pembangunan perumahan di atas lahan yang luasnya di bawah 1 are, jalan dengan lebar di bawah 6 meter, ataupun untuk lahan LSD dan LP2B yang dilarang untuk pemecahan.
