DENPASAR, BALINEWS.ID –Tiga organisasi pejuang hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan hidup menggelar aksi simbolik bertajuk “Grubug Agung, Pulihkan Bali dan Indonesia” di depan Monumen Bajra Sandhi, Denpasar, Senin (6/7/2026). Aksi tersebut menjadi bentuk protes terhadap berbagai persoalan yang dinilai semakin memburuk, mulai dari tata kelola pariwisata, kerusakan lingkungan, hingga perlindungan terhadap pejuang HAM.
Tiga organisasi yang terlibat dalam aksi tersebut yakni Front Demokrasi Perjuangan Rakyat Bali (Frontier Bali), Komite Kerja Advokasi Lingkungan (KEKAL) Bali, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali.
Sekretaris Jenderal Frontier Bali, I Wayan Sathya Tirtayasa, mengatakan tema “Grubug Agung” dipilih sebagai simbol kondisi krisis yang tengah dihadapi Bali dan Indonesia. Menurutnya, aksi tersebut merupakan respons terhadap berbagai persoalan yang belum mampu diselesaikan pemerintah, mulai dari ketidakpastian ekonomi, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, hingga kriminalisasi terhadap pejuang HAM dan lingkungan hidup.
“Kami melihat pemerintah belum mampu memperbaiki situasi ekonomi maupun lingkungan. Di sisi lain, pejuang HAM dan lingkungan justru menghadapi intimidasi,” ujar Sathya.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyoroti buruknya tata kelola sektor pariwisata yang dinilai menyebabkan eksploitasi lahan dan sumber daya air sehingga memperparah degradasi lingkungan di Bali. Selain itu, mereka mengangkat isu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kenaikan harga BBM nonsubsidi, serta lemahnya perlindungan negara terhadap pembela HAM dan pejuang lingkungan hidup.
Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Bali, Anak Agung Gede Surya Sentana, menyatakan kekerasan terhadap pembela HAM dan pejuang lingkungan hidup masih terus terjadi. Berdasarkan catatan yang disampaikan dalam aksi tersebut, sejak 2025 hingga 2026 tercatat sedikitnya 325 kasus kekerasan terhadap pembela HAM dan pejuang lingkungan hidup.
“Data tersebut menunjukkan pemerintah masih alergi terhadap kritik yang disampaikan masyarakat,” tegas Surya.
Sementara itu, perwakilan KEKAL Bali, I Made Juli Untung Pratama, menilai industri pariwisata di Bali telah melampaui daya dukung lingkungan. Kondisi tersebut disebut menjadi salah satu penyebab krisis air dan alih fungsi lahan yang semakin meluas.
Ia mendesak Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah tegas dengan memberlakukan moratorium pembangunan sektor pariwisata demi menjaga keberlanjutan lingkungan.
Aksi “Grubug Agung” diisi dengan pertunjukan teatrikal yang menggambarkan kondisi masyarakat saat ini sekaligus menyindir kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Kegiatan ditutup dengan bunyi kulkul bulus sebagai simbol perlawanan dan seruan agar pemerintah segera memperbaiki tata kelola lingkungan, ekonomi, serta perlindungan terhadap pejuang HAM dan lingkungan hidup.
