Oleh : Giostanovlatto Pendiri Hey Bali dan Koordinator Aliansi Jurnalis Pariwisata Bali
Di Canggu, satu are tanah, kira-kira seukuran rumah tipe kecil dengan halaman, dulu bisa dibeli sekitar Rp1,2 miliar.
Sekarang, harganya bisa menyentuh Rp2,5 miliar.
Kalau kamu kebetulan sudah punya tanah di sana, ini kabar baik.
Tapi kalau kamu anak muda Bali yang baru mulai bekerja, kabar itu terasa sebaliknya.
Dengan gaji rata-rata Rp3 sampai Rp5 juta sebulan, membeli satu are tanah di kampung sendiri terasa hampir mustahil. Coba hitung sendiri. Kalau seluruh gaji ditabung tanpa dipakai makan sama sekali, tetap butuh ratusan tahun untuk sampai ke angka itu.
Ini bukan soal malas bekerja.
Ini soal harga tanah yang berlari jauh lebih cepat daripada penghasilan kita.
Bali Semakin Ramai. Tapi Siapa yang Sebenarnya Tinggal?
Per Januari 2026, lebih dari 267 ribu warga negara asing tercatat memiliki izin tinggal di Bali. Hampir dua kali lipat dibanding dua tahun lalu.
Sebagian memang datang untuk liburan. Tapi banyak juga yang tinggal berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, membangun bisnis, menyewa vila, atau bekerja dari sini lewat laptop mereka sambil menikmati kopi di kafe langganan.
Di saat yang sama, Badan Pertanahan Nasional mencatat ratusan bidang tanah sudah dikuasai warga asing lewat skema hak pakai, yang memang diizinkan hukum Indonesia.
Sampai di sini, semuanya masih legal.
Masalahnya muncul di praktik yang tidak terlihat.
Tanah Milik Orang Indonesia di Kertas, Tapi Dikendalikan Orang Lain
Ada satu praktik yang sudah lama jadi rahasia umum di Bali.
Sertifikat tanah tetap memakai nama warga Indonesia. Tapi uang dan penguasaan sebenarnya berasal dari warga asing. Praktik ini disebut nominee.
Mahkamah Agung sudah menyatakan praktik semacam ini tidak sah. Bali bahkan sekarang punya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 yang mengancam pelakunya dengan hukuman pidana.
Tapi persoalannya sederhana.
Kalau semua dokumen terlihat sah di atas kertas, bagaimana cara membuktikan siapa pemilik sebenarnya?
Karena itu, praktik nominee biasanya baru terbongkar setelah ada sengketa, saat sudah terlambat untuk banyak hal.
Yang Hilang Bukan Cuma Tanah
Di balik pembangunan vila dan hotel, ada kehilangan lain yang berjalan lebih pelan, dan lebih senyap.
Antara 2019 sampai 2024, Bali kehilangan lebih dari 6.500 hektare sawah. Kalau dibayangkan, itu setara dengan puluhan ribu lapangan sepak bola yang dulu hijau oleh padi, kini berubah jadi vila dan bangunan beton.
Setiap sawah yang hilang bukan cuma mengurangi hasil beras.
Yang ikut hilang adalah Subak, sistem irigasi tradisional Bali yang diakui UNESCO sebagai warisan dunia.
Di banyak tempat, sawah bukan sekadar tempat menanam padi. Di situ juga upacara dilakukan. Di situ hubungan masyarakat dengan alam dijaga selama ratusan tahun, diwariskan dari kakek ke bapak, dari bapak ke anak.
Ketika sawah menghilang, bukan cuma lahan yang hilang. Sebagian cara hidup orang Bali ikut memudar bersamanya.
Perubahan yang Tidak Selalu Kelihatan
Perubahan Bali tidak selalu terlihat lewat gedung baru atau jalan yang makin macet.
Kadang perubahan itu muncul di hal-hal kecil, yang justru lebih menyentuh kalau kita mau memperhatikannya.
Semakin banyak anak muda yang tidak lagi lancar membaca aksara Bali.
Ada yang jarang pakai bahasa Bali dalam percakapan sehari-hari, bahkan di rumah sendiri.
Ada juga yang merasa nama Barat terdengar lebih keren daripada nama Bali warisan keluarganya.
Seorang peneliti Universitas Udayana menyebut fenomena ini sebagai krisis kebalian, ketika identitas budaya perlahan terkikis oleh perubahan sosial dan ekonomi.
Perubahan seperti ini tidak terjadi dalam semalam. Justru karena berjalan pelan-pelan, banyak dari kita baru sadar setelah semuanya sudah jauh berubah.
Ini Bukan Soal Menyalahkan Siapa-siapa
Penting untuk kita akui ini dengan jujur.
Persoalan ini bukan karena semua warga asing salah.
Bukan juga karena semua orang Bali yang menjual tanahnya salah.
Banyak keluarga menjual tanah karena memang butuh biaya sekolah anak, biaya berobat, atau modal usaha. Banyak warga asing membeli atau menyewa properti karena memang mengikuti aturan yang tersedia untuk mereka.
Yang jadi persoalan adalah ketika sistem gagal menjaga keseimbangan.
Harga tanah terus naik.
Sawah terus berkurang.
Sementara generasi muda Bali makin sulit punya rumah di kampung halamannya sendiri.
Perda Baru, Tapi Baru Awal
Pemerintah Provinsi Bali sekarang punya aturan baru untuk memberantas praktik nominee. Langkah ini patut diapresiasi.
Tapi aturan saja tidak cukup.
Penegakan hukum, pengawasan yang serius, dan keterlibatan desa adat, yang paling tahu siapa sebenarnya tinggal di wilayah mereka, akan menentukan apakah aturan ini benar-benar melindungi tanah Bali, atau cuma jadi dokumen bagus yang tersimpan rapi di lemari kantor.
Pertanyaan yang Harus Kita Jawab Sekarang
Kalau keadaan ini terus berjalan seperti sekarang, mungkin sepuluh atau dua puluh tahun lagi, anak-anak Bali masih tetap tinggal di pulau ini.
Tapi mereka belum tentu bisa tinggal di tanah yang dulu milik keluarganya sendiri.
Mungkin mereka akan bekerja di vila yang berdiri di bekas sawah kakeknya.
Atau jadi karyawan di kawasan yang dulu jadi tempat mereka bermain waktu kecil.
Bali masih akan tetap indah.
Wisatawan tetap akan datang.
Matahari tetap akan terbenam di pantai yang sama, seindah dulu.
Tapi ada satu pertanyaan yang makin sulit kita hindari.
Kalau tanah, sawah, dan ruang hidup terus berpindah tangan, apakah Bali masih benar-benar jadi rumah, bagi orang Bali sendiri?
