JAKARTA, BALINEWS.ID — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan penghargaan bagi pemerintah daerah (Pemda) berprestasi bukan sekadar pemberian piala. Penghargaan tersebut juga disertai insentif yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan publik maupun penanganan bencana.
Hal itu disampaikan Tito dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Maluku-Nusa Tenggara di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Tito mengatakan insentif yang diberikan pemerintah akan ditransfer ke rekening daerah sehingga dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan daerah, termasuk untuk penanganan bencana.
“Buat tambahan, bukan untuk pribadi tapi nanti kita kirim ke rekening daerah masing-masing bisa digunakan. Tadi saya lihat banyak yang di daerah Flores yang dapat, bisa digunakan juga untuk tangani bencana,” kata Tito.
Menurut Tito, insentif tersebut melengkapi tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sebelumnya diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung penanganan bencana.
Untuk wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), tambahan BTT mencapai Rp200 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi NTT dan delapan kabupaten di Pulau Flores. Tito menyebut jumlah itu dua kali lipat dari usulan yang sebelumnya diajukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Jadi Pak Melki [Gubernur NTT] kayaknya dompetnya tebel juga sekarang ini, untuk bantu bencana,” ujar Tito.
Selain penanganan bencana gempa, Kemendagri juga mengusulkan tambahan BTT bagi daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Usulan tersebut telah disetujui Presiden dan dananya ditransfer sebesar Rp760 miliar.
Dana tersebut dibagi untuk empat provinsi di Kalimantan dan tiga provinsi di Sumatera untuk mendukung penanganan karhutla.
“Untuk penanganan karhutla, ya. Ini kami laporkan juga kepada Bapak Jumhur (Menteri Lingkungan Hidup). Jadi daerah kita perkuat Pak untuk biayanya dan anggarannya, Pak,” kata Tito.
Dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, terdapat empat kategori yang menjadi dasar penghargaan. Keempatnya meliputi akses dan kualitas layanan kesehatan, akses penduduk terhadap layanan pendidikan, program tiga juta rumah, serta pengelolaan sampah dan Indonesia ASRI.
Penghargaan tersebut dibagi dalam enam regional, yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa-Bali, Sulawesi, Maluku-Nusa Tenggara, dan Papua.
Tito berharap pemerintah daerah yang belum memperoleh penghargaan pada kesempatan kali ini dapat meningkatkan kinerjanya untuk mengikuti ajang berikutnya.
Menurut dia, keberadaan penghargaan diharapkan menjadi pemacu bagi Pemda untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Bagi rekan-rekan yang belum beruntung, ya semoga bisa terpancing lah dengan adanya award ini. Karena award ini enggak hanya ngasih piala, tapi juga memberikan insentif fiskal,” ujar Tito.
