Harga Pertamax Naik, Bupati Lumajang Naik Motor dan Kandangkan Mobil Dinas

Bupati Lumajang naik sepeda motor karena harga Pertamax menembus Rp 16 ribuan. Mobil dinas di seluruh OPD dikandangkan.
Bupati Lumajang naik sepeda motor karena harga Pertamax menembus Rp 16 ribuan. Mobil dinas di seluruh OPD dikandangkan.

LUMAJANG, BALINEWS.ID – Kenaikan harga BBM jenis Pertamax hingga kisaran Rp16 ribuan per liter berdampak pada kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Bupati Lumajang, Indah Amperawati, memutuskan untuk menghentikan operasional harian kendaraan dinas roda empat dan memilih menggunakan sepeda motor untuk aktivitas dinas dalam kota.

Kebijakan tersebut merupakan langkah efisiensi anggaran di tengah meningkatnya biaya operasional pemerintah daerah. Seluruh kendaraan dinas roda empat, kecuali yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, diminta untuk tidak lagi digunakan.

BACA JUGA :  Bantuan Subsidi Upah 2025: Jadwal Cair dan Syarat Penerimanya

“Seluruh kendaraan roda empat tidak boleh operasional, kecuali yang digunakan untuk pelayanan masyarakat, seperti kendaraan administrasi kependudukan dan layanan publik lainnya,” ujar Bupati Indah, Jumat (12/6/2026).

Mobil dinas yang selama ini digunakan pejabat akan dikandangkan di kantor masing-masing dan tidak diperkenankan dibawa pulang atau digunakan di luar tugas resmi. Meski demikian, perawatan berkala tetap wajib dilakukan agar kondisi kendaraan tetap terjaga.

Sebagai alternatif, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat diminta menggunakan sepeda motor, bahkan sepeda angin, untuk mobilitas di wilayah perkotaan. Kendaraan roda empat hanya diperbolehkan untuk kebutuhan pelayanan masyarakat atau operasional di daerah terpencil yang sulit dijangkau.

BACA JUGA :  Mbok Ni Luh Minta Pusat Stop MBG dan KDMP; Alokasikan Dana ke Orang Tua

“Sebagai gantinya, bisa menggunakan sepeda motor saja apalagi kalau keperluannya hanya dalam kota, kecuali daerah-daerah terpencil yang susah diakses,” katanya.

Pemkab Lumajang menilai langkah ini sebagai bentuk penghematan konkret tanpa mengurangi kualitas layanan publik. Kendaraan roda empat tetap diprioritaskan untuk mendukung layanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.

Menurut Indah, efisiensi penggunaan kendaraan dinas menjadi bagian dari strategi pengalihan anggaran ke program-program prioritas yang lebih berdampak bagi masyarakat. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah daerah berharap penggunaan anggaran dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

BACA JUGA :  Gaya Hemat Ala DPR: Dinas Dibatasi, Gedung Mulai Gelap di Jam 8 Malam

Tag

Catatan: Jika Anda memiliki informasi tambahan, klarifikasi, atau menemukan kesalahan dalam artikel ini, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email atau melalui kontak di situs kami.

ucapan-galungan-dprd-klungkung
KPP FEED IG QR_new

Breaking News

Baca Lainnya