DENPASAR, BALINEWS.ID — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan Bali tidak boleh terus bergantung pada energi fosil dan pasokan listrik dari luar daerah. Kemandirian energi dengan mengembangkan energi bersih, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), menjadi salah satu strategi pembangunan Bali ke depan.
Hal itu disampaikan Koster saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia sekaligus HUT ke-1 IWO Provinsi Bali di Aula Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Minggu (30/8/2026).
Koster mengatakan arah pembangunan Bali telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023. Menurutnya, kebijakan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada kebutuhan manusia saat ini, tetapi juga harus mempertimbangkan keberlangsungan lingkungan dan seluruh ekosistem.
“Ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat, supaya masyarakat paham dan tahu bagaimana harus berperan,” kata Koster.
Ia menyoroti kondisi sistem kelistrikan Bali yang dinilai masih rentan. Saat ini, kapasitas listrik yang tersedia sekitar 1.450 megawatt (MW), terdiri atas sekitar 1.100 MW dari pembangkit di Bali dan 350 MW yang dipasok dari Paiton, Jawa Timur, melalui kabel bawah laut Jawa-Bali.
Sementara kebutuhan listrik Bali telah mencapai sekitar 1.300 MW. Artinya, cadangan listrik hanya sekitar 150 MW. Padahal, Koster menyebut cadangan ideal sistem kelistrikan setidaknya 30 persen dari kebutuhan.
Ketergantungan terhadap pasokan dari Paiton juga menjadi perhatian. Jika kabel bawah laut yang memasok 350 MW mengalami gangguan, Bali berpotensi mengalami defisit listrik.
“Kalau itu sampai putus 350 megawatt, Bali langsung gelap,” tegasnya.
Koster mengatakan pengalaman pemadaman listrik selama sekitar 12 jam menjadi pelajaran bahwa ketahanan energi tidak boleh hanya dilihat dari kondisi lampu yang menyala.
“Jangan kita berpikir lampunya nyala. Dari mana nyalanya, latarnya, dan dari jenis energi apa? Itu yang jangan kita lupakan,” ujarnya.
Karena itu, Koster mendorong Bali membangun sistem energi yang mandiri sekaligus bersih. Dalam rancangan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), pembangunan pembangkit berbahan bakar gas dengan kapasitas sekitar 200 MW mulai dilakukan tahun ini dan akan dilanjutkan hingga kapasitas pembangkit mencapai sekitar 1.550 MW paling lambat pada 2032.
Namun, Koster menegaskan Bali tidak membutuhkan tambahan pembangkit berbahan bakar batu bara maupun solar. Pengembangan energi ke depan diarahkan pada gas sebagai energi transisi serta energi terbarukan, seperti tenaga surya, gelombang laut, dan panas bumi.
Potensi energi gelombang laut juga tengah dikaji di Nusa Penida oleh tim Institut Teknologi Bandung (ITB) bersama perguruan tinggi dari luar negeri. Potensinya disebut mencapai sedikitnya 50 MW, sementara kebutuhan listrik Nusa Penida saat ini sekitar 20 MW.
Di antara berbagai sumber energi bersih tersebut, Koster memberi perhatian besar terhadap pengembangan PLTS. Ia mendorong hotel, mal, restoran, perkantoran, kawasan bisnis, hingga rumah tangga memasang panel surya.
Kebijakan itu sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih serta berbagai surat edaran terkait.
Bali sebelumnya memperoleh kuota pengembangan PLTS sekitar 1.000 MW. Dengan kebutuhan lahan sekitar satu hektare per MW, diperlukan sekitar 1.000 hektare lahan.
Koster mendorong penggunaan lahan kering dan lahan tidak produktif. Di Jembrana, sekitar 320 hektare lahan telah disiapkan untuk disurvei, sementara lebih dari 700 hektare lainnya tengah dikaji. Total lahan yang ditargetkan dapat dimanfaatkan mencapai sekitar 1.500 hektare.
Dengan potensi tersebut, Koster optimistis kuota pengembangan PLTS Bali dapat ditingkatkan hingga sekitar 1.500 MW.
Menurutnya, energi surya memiliki keunggulan karena sumber energinya tersedia secara alami dan tidak bergantung pada pasokan bahan bakar dari luar Bali maupun luar negeri.
“Kalau kita full menggunakan PLTS, itu artinya energi yang tidak bisa dikontrol oleh siapa pun, baik terkait politik maupun hal-hal yang lain,” katanya.
Koster menilai ketergantungan terhadap minyak dan batu bara memiliki risiko karena harga dan distribusinya dapat dipengaruhi kondisi geopolitik global. Sebaliknya, energi matahari tersedia di Bali dan dapat dimanfaatkan secara langsung.
Ketahanan energi, kata Koster, juga berkaitan erat dengan sektor pariwisata. Gangguan listrik dapat menghambat operasional hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan berbagai aktivitas ekonomi yang menopang Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.
“Kalau sampai mati listrik, hotel juga komplain. Ini makanya saya mengambil posisi sejak awal, Bali harus mandiri energi dan dengan energi bersih,” ujarnya.
Ia menekankan transisi energi harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Tidak cukup hanya membangun pembangkit energi bersih, tetapi pemanfaatannya juga harus diperluas di seluruh sektor.
Koster mendorong pemerintah, pelaku usaha, hotel, mal, restoran, kawasan bisnis, hingga rumah tangga ikut memasang PLTS untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
“Bali ini tidak saja untuk hidup hari ini, tapi hidup ke depan,” kata Koster.
Ia pun meminta isu ketahanan energi dikomunikasikan secara serius kepada masyarakat. Publik, menurutnya, harus memahami bukan hanya bahwa listrik tersedia, tetapi juga dari mana sumbernya, apa risikonya, dan bagaimana Bali menyiapkan kebutuhan energi untuk masa depan.
