JAKARTA, BALINEWS.ID — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah dan kementerian terkait mengevaluasi efektivitas intervensi stabilisasi harga pangan. Evaluasi diperlukan karena kenaikan harga masih terjadi di sejumlah daerah meski berbagai program pengendalian telah dilakukan.
Tomsi menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Menurut Tomsi, pengendalian harga pangan harus dilakukan secara konsisten karena berhubungan langsung dengan daya beli masyarakat. Ia mengatakan rapat koordinasi pengendalian inflasi yang telah digelar hampir 200 kali akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Dalam kesempatan pagi hari ini, hampir 200 kali kita melaksanakan pertemuan setiap minggunya, dan tentunya kita akan terus melaksanakan ini untuk menjaga harga barang-barang, terutama pangan tetap stabil,” kata Tomsi.
Berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Agustus 2026 secara bulanan atau month-to-month tercatat 0,21 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 0,57 persen dengan andil 0,17 persen terhadap inflasi.
Sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi antara lain daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, dan beras.
Kenaikan harga juga terjadi di sejumlah wilayah. Sulawesi Utara dan Gorontalo tercatat memiliki Indeks Perkembangan Harga (IPH) relatif tinggi, masing-masing 12,45 persen dan 10,25 persen. Komoditas yang turut memengaruhi kenaikan harga di kedua wilayah tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, daging sapi, dan beras.
Tomsi meminta intervensi pemerintah tidak hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi juga dari dampaknya terhadap harga di tingkat masyarakat.
Ia meminta daerah penerima bantuan kembali diundang dalam pertemuan khusus bersama Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi dampak bantuan terhadap pengendalian harga pangan.
Perhatian serupa diarahkan kepada Perum Bulog. Berdasarkan paparan Bulog, masih terdapat 135 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Maybrat menjadi contoh daerah dengan harga beras yang masih tinggi.
Tomsi meminta Bulog bersama pemerintah daerah terkait mencari penyebab harga beras di wilayah tersebut belum turun.
“Upaya-upayanya sudah oke nih, sudah bagus, saya sangat menghargai, tapi kan kita tidak bisa dengan upaya yang sudah baik ini tapi hasilnya belum baik. Nah ini harus dicari penyebabnya,” ujar Tomsi.
Tomsi mengapresiasi langkah stabilisasi yang telah dilakukan Bulog. Namun, ia menekankan masih terdapat sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan untuk memastikan kebijakan pengendalian harga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Masih banyak PR yang harus kita lakukan untuk menjaga stabilitas harga ini,” katanya.
