DENPASAR, BALINEWS.ID – Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali bekerja sama dengan Pertamina dan Hiswana Migas pada Senin (3/3/2025) menemukan adanya pangkalan LPG ‘nakal’.
Temuan ini menimbulkan kekhawatiran terkait distribusi LPG 3 kg yang tepat sasaran. Di Kota Denpasar, jumlah total pangkalan LPG sebanyak 953.
Koordinator Tim Pengawasan Terpadu Disperindag Provinsi Bali, I Wayan Pasek Putra, mengungkapkan bahwa dari lima pangkalan yang diperiksa, tiga di antaranya memiliki masalah serius.
“Pertama, ada pangkalan yang terdaftar dalam sistem, tetapi ketika dicek oleh tim, tidak ditemukan aktivitas apa pun. Selain itu, ada satu pangkalan aktif yang masih memasang Harga Eceran Tertinggi (HET) lama sebesar Rp14.500. Artinya, agen yang membawahi pangkalan tersebut tidak pernah melakukan pembinaan,” jelasnya.
Lebih lanjut, tim sidak menemukan bahwa beberapa pangkalan tidak memiliki tabung LPG, meskipun penyaluran dari agen tetap berjalan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai ke mana LPG tersebut disalurkan, dan investigasi lebih lanjut sedang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga dan Disperindag Provinsi Bali.
“Kami dari tim satgas sudah membuat surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh pangkalan-pangkalan yang tidak tertib,” imbuh Pasek Putra.
Dengan total 953 pangkalan dan jatah maksimal 50 tabung LPG per hari per pangkalan, seharusnya pasokan LPG 3 kg di Denpasar mencukupi. Namun, temuan pangkalan LPG ‘nakal’ ini mengindikasikan adanya masalah dalam distribusi.
Sales Branch Manager IV Bali Pertamina, Zico Aldillah Syahtian, menegaskan bahwa sanksi tegas akan diberikan kepada agen dan pangkalan yang tidak tertib, termasuk Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).
“Jangan sampai alamatnya ada, tetapi tidak ada aktivitas yang berlangsung. Selain itu, papan nama pangkalan juga harus ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat oleh masyarakat, agar mereka mengetahui keberadaan pangkalan LPG 3 kg di sekitar mereka,” ujarnya.
Anggota Tim Pengawasan Terpadu Disperindag Provinsi Bali, I Nyoman Kelapa Diana, menjelaskan bahwa sidak ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Tujuannya adalah untuk melindungi hak konsumen dan memastikan distribusi LPG 3 kg berjalan lancar.
“Terkait temuan-temuan di lapangan, kami sudah langsung menyampaikannya kepada pihak Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas untuk segera ditindaklanjuti,” pungkasnya. (WIJ)
