Ada satu kalimat pejabat yang jarang terdengar sejujur ini.
“Datanya tuh saling ngobrol gitu.”
Begitu kira-kira cara Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, menjelaskan solusi atas temuan 6 juta data ganda di Program Makan Bergizi Gratis. Kedengarannya santai. Tapi kalau dipikir-pikir, kalimat itu sebenarnya pengakuan.
Pengakuan bahwa selama ini, data-data pemerintah tidak saling ngobrol sama sekali.
Satu Anak, Dua Identitas, Satu Perut
Begini ceritanya. Ada siswa yang tercatat sebagai murid Madrasah Tsanawiyah di bawah Kementerian Agama. Anak yang sama, di sistem lain, juga tercatat sebagai santri pondok pesantren di bawah Kemendikdasmen.
Satu anak. Satu perut. Tapi dua identitas administratif yang sama-sama berhak atas jatah MBG.
Kalikan kejadian ini jutaan kali, dan itulah yang ditemukan BGN: sekitar 6 juta data ganda tersembunyi di antara puluhan juta penerima program andalan pemerintah ini.
Masalahnya bukan di anak itu. Anak itu tidak melakukan kesalahan apa pun. Masalahnya ada di sistem yang membiarkan satu manusia punya banyak wajah administratif, tanpa satu kunci identitas yang benar-benar menyatukan semuanya.
Angka yang Terdengar Kecil, Tapi Sebenarnya Raksasa
MBG bukan program kecil. Targetnya 82,9 juta penerima. Nilai bantuannya rata-rata Rp15.000 per orang per hari.
Kedengarannya remeh. Rp15.000 cuma cukup untuk semangkuk bakso di pinggir jalan.
Tapi kalikan Rp15.000 dengan 6 juta orang, dan angkanya berubah jadi Rp90 miliar. Per hari.
Bukan per bulan. Per hari.
Kalau angka ini sempat teralokasi selama sebulan penuh, potensinya menyentuh Rp1,8 triliun. Setahun penuh, bisa tembus Rp18 triliun, hampir 7 persen dari total pagu anggaran MBG 2026 yang mencapai Rp268 triliun.
Angka ini masih berupa simulasi, bukan kerugian resmi yang diumumkan pemerintah. BGN sendiri belum menjelaskan apakah 6 juta data ganda ini sudah sempat benar-benar mencairkan dana dua kali, atau baru sebatas kesalahan pencatatan yang untungnya keburu terdeteksi. Tapi justru di situlah masalahnya. Sebuah program negara sebesar ini, dan publik bahkan tidak tahu pasti sudah berapa lama celah ini terbuka.
Kenapa Ini Bukan Sekadar “Kesalahan Teknis”
Ada godaan untuk menyebut ini cuma kesalahan administrasi biasa. Human error. Sistem yang belum sempurna. Wajar, namanya juga program baru.
Tapi coba pikirkan sekali lagi.
Ini bukan program kecil yang baru berjalan diam-diam di sudut kementerian. Ini program prioritas presiden, yang disebut berulang kali dalam pidato, dianggarkan ratusan triliun rupiah, dan jadi simbol keberpihakan negara pada gizi anak bangsa.
Kalau fondasi datanya saja rapuh sampai bisa kebobolan 6 juta identitas ganda, pertanyaan yang lebih pantas diajukan bukan “kok bisa salah”, tapi “kenapa integrasi data sepenting ini baru dibenahi setelah ketahuan, bukan dirancang matang sejak hari pertama”.
Di titik ini, penyisiran data yang sedang dilakukan BGN sebenarnya patut diapresiasi. Tapi apresiasi itu tidak boleh menutupi pertanyaan yang lebih besar: berapa lama celah ini sudah terbuka sebelum akhirnya ketahuan?
Kaitannya dengan Bali? Lebih Dekat dari yang Dikira
Bali mungkin terasa jauh dari hiruk-pikuk data kementerian di Jakarta. Tapi program MBG ini juga berjalan di sekolah-sekolah dan pondok di seluruh Bali, dari Denpasar sampai Karangasem.
Di sinilah letak yang jarang dipikirkan orang. Kalau sistem data nasional saja masih bocor sampai 6 juta identitas ganda, apa jaminan bahwa data penerima MBG di daerah, termasuk Bali, sudah benar-benar bersih dari duplikasi serupa? Anak-anak Bali yang sekolah reguler sekaligus mondok, atau yang terdaftar ganda lewat program bantuan sosial lain, berpotensi mengalami pola yang sama persis dengan temuan BGN di level nasional.
Bedanya, kalau di Jakarta kesalahan ini terungkap lewat konferensi pers menteri, di daerah seperti Bali, celah semacam ini biasanya baru ketahuan kalau ada yang benar-benar rajin bertanya, atau kebetulan viral di media sosial.
Jadi pertanyaan besarnya bukan lagi “apakah ada data ganda di Bali”. Pertanyaannya, siapa yang berani memastikan lebih dulu sebelum triliunan rupiah lagi, entah dari Jakarta atau dari kantong pajak warga Bali sendiri, ikut mengalir ke tempat yang salah.
