SEMARAPURA, BALINEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Klungkung mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah Kepulauan Nusa Penida. Komitmen tersebut tercermin dari lonjakan belanja modal yang mencapai Rp407 miliar atau hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp141 miliar.
Peningkatan alokasi anggaran itu dilakukan di tengah tantangan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat serta meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, termasuk pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Bupati Klungkung I Made Satria, Kamis (6/8/2026), mengatakan APBD 2026 disusun dengan menitikberatkan pemerataan pembangunan, terutama di kawasan kepulauan yang selama ini menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Fokus kami adalah menghadirkan pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan air bersih menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemkab Klungkung menyiapkan sejumlah proyek strategis di Nusa Penida. Di antaranya peningkatan Jalan Sampalan–Toyapakeh senilai Rp51,92 miliar, pembangunan Pasar Mentigi Rp47,83 miliar, pengembangan jaringan distribusi air bersih dan sambungan rumah di Desa Pejukutan sebesar Rp15 miliar, serta peningkatan ruas Jalan Suana–Pejukutan–Gepuh–Ambengan–Pelilit–Atuh senilai Rp15 miliar.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk peningkatan Jalan Lingkar Ceningan sebesar Rp12 miliar, Jalan Bunga Mekar–Pura Kalibun–Prapat–Klumpu Rp10 miliar, Jalan Pertigaan Klatak–Lembongan Rp9,46 miliar, Jalan Pertigaan Batumadeg–Batukandik Rp9 miliar, pembangunan jalan menuju Broken Beach Rp7 miliar, serta peningkatan Jalan Telaga–Klumpu Rp6 miliar.
Berbagai kegiatan pemeliharaan jalan, jembatan, drainase, trotoar hingga normalisasi saluran juga disiapkan untuk menjaga kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Nusa Penida dan Lembongan.
Di bidang pelayanan publik, APBD 2026 turut mengalokasikan anggaran bagi peningkatan sarana pendidikan SD dan SMP di Nusa Penida sebesar Rp7,92 miliar, pembangunan Gedung Central Sterile Supply Department (CSSD) RSUD Gema Santi Rp4,86 miliar, pembangunan rumah dinas Polsubsektor Nusa Penida Rp1 miliar, serta peningkatan jalan lingkungan sebesar Rp500 juta.
Secara keseluruhan, nilai proyek fisik yang masuk dalam daftar prioritas pemerintah daerah mencapai lebih dari Rp200 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan kualitas layanan dasar, serta menopang sektor pariwisata yang menjadi penggerak utama perekonomian Nusa Penida.
Tak hanya pembangunan fisik, Pemkab Klungkung juga memperkuat aspek perlindungan sosial. Dalam APBD 2026, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp46 miliar untuk pembiayai kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat serta lebih dari Rp3 miliar untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Bupati Satria menegaskan pembangunan infrastruktur harus berjalan seiring dengan penguatan jaminan sosial agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat.
“Investasi pembangunan yang kami lakukan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga bagi masa depan Klungkung. Infrastruktur yang semakin baik akan memperlancar mobilitas, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, memperkuat ekonomi lokal, serta mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Nusa Penida,” pungkasnya. (*)
