DENPASAR, BALINEWS.ID – Akhirnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menyetujui usulan larangan taksi online pariwisata berpelat non-DK serta sopir yang tidak berdomisili di Bali untuk beroperasi di Pulau Bali.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Bali, saat membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Angkutan Sewa Khusus Pariwisata (ASKP) di Wiswa Sabha Kantor Gubernur, Senin (15/9/25).
Anggota DPRD Bali, I Nyoman Suyasa, menjelaskan bahwa regulasi ini muncul sebagai respons atas meningkatnya ketegangan antara pelaku transportasi lokal dan penyedia layanan aplikasi transportasi. Menurutnya, ketentuan dalam Raperda ini dimaksudkan untuk menata kembali persaingan usaha agar lebih adil dan berpihak pada masyarakat lokal.
“Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada pelaku lokal agar tidak terjadi konflik dalam persaingan layanan angkutan sewa khusus pariwisata berbasis aplikasi,” ujar Ketua Komisi III tersebut.
Suyasa menegaskan bahwa kendaraan yang digunakan dalam layanan ASKP nantinya harus memenuhi beberapa persyaratan penting, seperti pelat nomor Bali, KTP Bali, izin operasional yang masih berlaku, serta sertifikat kompetensi bagi pengemudi.
Tak hanya soal legalitas kendaraan dan pengemudi, Dewan juga sepakat mengatur sistem tarif dengan tarif batas atas dan batas bawah. Struktur tarif akan ditetapkan dengan melibatkan aplikator dan sopir, serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan karakter wilayah pariwisata.
“Kami usulkan adanya fitur dalam aplikasi yang bisa membedakan tarif antara wisatawan asing dan domestik,” lanjutnya.
Aspek lain yang turut menjadi perhatian adalah pengendalian jumlah kendaraan berbasis aplikasi. DPRD Bali mendukung kebijakan kuota yang disesuaikan dengan kebutuhan dan daya tampung wilayah destinasi wisata. Selain itu, aspek budaya juga masuk dalam pertimbangan.
Terakhir, Suyasa menjelaskan bahwa setiap kendaraan ASKP nantinya harus menggunakan label resmi Kreta Bali Smita sebagai tanda legalitas dan ciri khas transportasi pariwisata Bali. (*)
