DENPASAR, BALINEWS.ID – Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Bali resmi berkolaborasi untuk menuntaskan persoalan rumah tidak layak huni (RTLH) di Pulau Dewata. Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah menargetkan seluruh RTLH di Bali tuntas ditangani paling lambat 2029, dengan pelaksanaan dimulai tahun 2026.

Dalam kunjungan kerja Fahri Hamzah ke Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Jumat (3/10), kedua pihak sepakat RTLH, kawasan kumuh, hingga tata ruang perkotaan dan perdesaan Bali harus dibenahi agar sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan data, terdapat 33.086 unit rumah tak layah huni di Bali, dengan jumlah terbanyak berada di Karangasem.

“APBN akan membantu lebih dari 12 ribu unit rumah, sementara Pemprov Bali menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi enam kabupaten dengan fiskal lemah. Kabupaten/kota juga wajib mengalokasikan APBD, ditambah dukungan CSR dan gotong royong ASN. Dengan skema ini, kami optimistis RTLH di Bali tuntas 2029,” jelas Koster.

Gubernur Koster juga melaporkan kondisi Bali pasca-banjir besar akibat curah hujan tertinggi dalam 70 tahun terakhir. Menurutnya, semua rumah rusak sudah tertangani, jalan dan jembatan diperbaiki, serta pemerintah akan mengaudit empat sungai besar untuk dilakukan reboisasi dan penataan ulang. “Mitigasi bencana harus lebih kuat agar kejadian serupa tak terulang,” tegasnya.

Meski punya capaian positif, seperti angka kemiskinan dan pengangguran terendah di Indonesia serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) peringkat lima nasional—Koster menilai Bali masih menghadapi tantangan serius. Antara lain kesenjangan fiskal antarwilayah, alih fungsi lahan yang mencapai 700 hektar per tahun, masalah sampah, hingga kemacetan akibat lonjakan wisatawan.

“Pariwisata menyumbang 66 persen perekonomian Bali, tetapi sangat sensitif terhadap bencana dan isu keamanan. Karena itu kami sedang merancang transformasi ekonomi agar Bali bisa bertahan dengan atau tanpa pariwisata,” ujarnya.

Sementara itu, Wamen Fahri Hamzah menyebut Bali sebagai jantung pertumbuhan nasional sekaligus etalase Indonesia di mata dunia. Menurutnya, standar perumahan dan permukiman di Bali harus setara internasional. “Bali dengan 6,5 juta wisatawan asing adalah wajah Indonesia. Maka desain perumahan dan pemukiman di sini harus modern, higienis, terintegrasi, namun tetap menghormati budaya lokal,” katanya.

Ia menambahkan, kementerian menargetkan renovasi 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia, bahkan bisa mencapai 1 juta unit. Untuk Bali, fokus diarahkan pada penghapusan RTLH mulai 2026 serta penataan kawasan kumuh seluas 12 km² di sekitar sungai dan pesisir.

“Kawasan pesisir Bali harus kita jadikan bercahaya seperti Maldives, menjadi kampung nelayan modern yang higienis dan ramah wisata,” jelasnya.

Fahri juga menyinggung pentingnya konsep rumah bersusun dua hingga tiga lantai sebagai solusi hunian terjangkau di kawasan perkotaan tanpa mengorbankan lahan subur. “Aturan budaya Bali soal ketinggian bangunan tetap kita hormati. Tetapi hunian vertikal bisa disesuaikan sebagai perumahan subsidi,” ujarnya.

Sebagai penutup, Koster menegaskan visi jangka panjang melalui Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun, yang mengatur pengendalian alih fungsi lahan, pengendalian jumlah wisatawan asing, hingga konsolidasi lahan di kawasan padat penduduk. “Jika alokasi perumahan bisa ditambah pada 2026, kami optimistis RTLH di Karangasem, Gianyar, Jembrana, dan Bangli bisa diselesaikan lebih cepat. Bali harus menjadi wajah terbaik Indonesia,” pungkasnya. (*)