Ribuan WNA Kantongi KITAS di Gianyar Sepanjang 2024, Disdukcapil Tingkatkan Pengawasan

Share:

Forum Konsultasi Publik bahas penanganan WNA di Gianyar. (Istimewa)
Forum Konsultasi Publik bahas penanganan WNA di Gianyar. (Istimewa)

GIANYAR, BALINEWS.ID – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gianyar menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai upaya meningkatkan pelayanan, pengawasan, dan pemantauan terhadap Warga Negara Asing (WNA) di wilayahnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keberadaan WNA di Gianyar sesuai dengan regulasi yang berlaku serta mencegah potensi pelanggaran.

Kepala Disdukcapil Gianyar, I Gusti Ngurah Gede Udayadnya, mengungkapkan bahwa Kabupaten Gianyar, khususnya Kecamatan Ubud, menjadi salah satu destinasi utama bagi WNA untuk berwisata, mendirikan yayasan, menetap, serta bekerja. Data Disdukcapil menunjukkan bahwa pada tahun 2024, terdapat 5.167 WNA pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) di Gianyar, dengan 3.710 di antaranya tinggal di Ubud. Kemudian, jumlah pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) mencapai 857 orang, dengan 427 di antaranya juga berdomisili di Kecamatan Ubud.

BACA JUGA :  3 Tersangka Penembakan WNA Australia di Badung Terancam Hukuman Mati

“Keberadaan WNA memberikan dampak positif, terutama dalam sektor ekonomi dan pariwisata. Namun, di sisi lain, kita juga harus mengantisipasi potensi dampak negatif seperti pelanggaran izin tinggal, aktivitas ilegal, hingga penyalahgunaan lahan,” ujar Udayadnya.

Sebagai langkah konkret, Disdukcapil Gianyar menekankan pentingnya strategi pengawasan yang lebih ketat. Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain mengoptimalkan tim pemantauan orang asing, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta meningkatkan sinergi dengan pihak terkait seperti kepolisian, militer, dan pemerintah daerah.

BACA JUGA :  Ada Pagar Pelampung di Laut Serangan, Tantowi Yahya Sebut Untuk Keamanan Nelayan

“Kami berharap melalui FKP ini, masyarakat dapat turut serta memberikan masukan dan mendukung peningkatan sistem pengawasan serta pelayanan WNA agar tetap berjalan sesuai aturan,” tambahnya.

FKP ini turut melibatkan berbagai pihak, termasuk Polres Gianyar, Kodim 1616/Gianyar, Inspektorat Gianyar, Kesbangpol Gianyar, Dinas Tenaga Kerja Gianyar, Satpol PP Gianyar, Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Gianyar, Camat, Ketua Forum Perbekel, akademisi, serta para praktisi dan ahli di bidang terkait. Dengan adanya forum ini, diharapkan pengawasan terhadap WNA di Gianyar semakin efektif dan transparan.

BACA JUGA :  Trump Ngamuk! Ancam Kenaikan Tarif Impor Jadi 104%, Cina Tak Takut

 

Catatan: Jika Anda memiliki informasi tambahan, klarifikasi, atau menemukan kesalahan dalam artikel ini, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui email atau melalui kontak di situs kami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Baca Lainnya

DENPASAR, Balinews.id – Beberapa waktu lalu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali kembali menorehkan prestasi membanggakan....

JEMBRANA, Balinews.id – Desa Adat Pendem belakangan ini mengalami ketegangan yang berkaitan dengan kepemimpinan di lingkungan adat. Salah...

DENPASAR, BALINEWS.ID – Mantan Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Intaran, Sanur Kauh, I Wayan Mudana, akhirnya divonis 5,5...

GIANYAR, BALINEWS.ID – Investor mengklaim akan menelola Parq Ubud. Padahal, sebelumnya, Parq ini ditutup karena pelanggaran perizinan dan...

Breaking News

Berita Terbaru
DLH
OTA
CSR
BK
HIV
ABK
Teh
LPG
SIM
PNS
NTT
STT
PBB
PON
Bir
PMI
DIY
SBY
BCL
Art
SMP
PAW
IKN
PHK
NIK
USG
Pil
ATM
atv
DPR
AHY
kos
PSN
IU
PKB
ASN
KPK
BNN
PAD
TKP
KAI
SEO
BSN
Tas
lpd
5km
Run
Sar
UKT
tni
bkk
PLN
api
KTP
KEK
MoU
Kue
WNA
PMK
BPS